15 Pelajar dari Kepulauan Makassar Nebeng UNBK di 'Darat'
Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat se-Kota Makassar bakal berlangsung 20-23 April 2020.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Mahyuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat se-Kota Makassar bakal berlangsung 20-23 April 2020.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abdul Rahman Bando mengatakan, ujian nasional terakhir itu digelar dengan sistem komputerisasi, atau akrab disebut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Pelaksanaannya sama seperti tahun lalu yakni berbasis komputer. Bedanya hanya momentumnya saja. Kali ini momentum terakhir pelaksanaan ujian nasional," kata Rahman Bando, Minggu (8/3).
Di Makassar sebanyak 22.970 pelajar yang bakal mengikuti ujian nasional tahun ini.
Dari total pelajar yang ada, sebanyak 188 orang yang akan melangsungkan ujian nasional di pulau.
• DP Kantongi 11 Kursi, Ical 6, None 5, Appi 0, Pengamat Politik Unhas Hasrullah Bilang Begini
• Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Main TikTok Bareng Kedua Anaknya
• KRONOLOGI Kakek Cabuli Cucunya: Terungkap Berkat Bantuan Wali Kelas & Guru BP
"Jadi sejumlah sekolah di pulau juga sudah bisa mengakses jaringan internet. Dengan begitu sekolah bisa menggelar UNBK secara mandiri," ujarnya.
Adapun sekolah di pulau yang akan menggelar UNBK, di antaranya SMP 38 Makassar, SMP 28 Makassar, SMP 39 Makassar, SMP 41 Makassar, dan SMP 44 Makassar.
Siswa sekolah di pulau yang belum bisa menggelar UNBK dengan alasan keterbatasan jaringan internet, akan menumpang ke sekolah yang ada di darat.
Sekolah itu di antaranya, SMP 42 Makassar, dan SMP 43 Makassar dengan jumlah pelajar 15 orang.
Rahman berharap, pemerintah pusat juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat pulau, khususnya terkait jaringan internet.
Hal itu untuk memudahkan warga pulau berkomunikasi dengan keluarga dan pemerintah menjalankan program yang menggunakan jaringan internet.(sal)
Follow akun instagram Tribun Timur:
Kebijakan Menteri Pendidikan RI
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memiliki beberapa gebrakan baru usai dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo.
Beberapa di antaranya adalah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem penilaian baru dan mengubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah.
Dikutip Kompas.com (13/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter.
Hal itu diungkapkan Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kedua penilaian tersebut sebagai penyederhanaan dari UN.
• WASPADA! OJK Mencatat Hanya 25 dari 164 Fintech Berizin Usaha, Ini Daftarnya
• VIRAL Suporter Sepakbola O Channel Lecehkan Suporter Perempuan: Ada yang Menonjol Tapi Bukan Bakat
Dengan demikian, format UN per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum yang akan dihapus.
Ada tiga alasan Nadiem mengganti ujian nasional dengan kedua penilaian tersebut.
Di antaranya adalah UN terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orangtua dan juga guru.
UN juga tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.(sal)
