Diskusi Ngopi LKMP FH-Unhas: Tindakan Main Hakim Sendiri Melanggar HAM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) melaksanakan Ngobrol Pidana, di Kedai Kopi Tea, Kompleks Bumi Tamalanrea (BTP), Jumat (6/32020).

Kegiatan ini mengangkat tema 'Main Hakim Sendiri, Bagaimana Pencegahan dan Penindakan Hukumnya?

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Unhas, Edi Suryanto Makkasau selaku pembicara memulai perbincangan dengan kasus Yus Yunus.

Yus Yunus merupakan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang menjadi korban main hakim sendiri berujung kematian di Dogiyai, Papua, pada Minggu (23/2/2020).

Yus Yunus meninggal setelah diamuk massa karena dituduh menabrak pengendara motor dan seeko babi.

Dalam kasus Yus Yunus, Edy mempertanyakan fungsi aparat penegak hukum. Pasalnya, saat kejadian terdapat aparat penegak hukum berada di lokasi.

"Di mana fungsi aparat penegak hukum kita yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat," ujarnya.

Kemudian, pemuda Takalar ini menjelaskan definisi tindakan main hakim sendiri.

Menurutnya, main hakim sendiri merupakan bentuk perlakuan kesewenang-wenangan, di luar dari prosedur hukum atau ketetapan hukum yang berlaku.

Lanjut Edi, belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri di Indonesia.

"Belum ada pengaturan yang spesifik terkait tindakan main hakim sendiri dalam KUHP kita. Namun, dapat dikaitkan dengan Pasal 170 mengenai pengeroyokan dan 351 mengenai penganiayaan," ucapnya.

Rachmat Setyawan menambahkan, keberadaan aparat kepolisian bersenjata lengkap di lokasi kejadian, harusnya mendapat perhatian khusus.

"Yang sebenarnya harus menjadi perhatian adalah, dalam video yang beredar terlihat aparat kepolisian di lokasi kejadian. Kenapa tidak diamankan, jangan sampai terjadi kesan pembiaran oleh aparat," tuturnya.

Beberapa tahun terakhir, kata Rachmat, tindakan main hakim sendiri di Indonesia kerap terjadi.

Menurutnya, hal itu dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat dan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum. Selain itu, beberapa faktor sosial juga menjadi penyebabnya.