Pupuk Subsidi Terbatas, Petani Ngadu ke DPRD Bulukumba

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), membuat Pemuda Muhammadiyah turun tangan.

Selasa (25/2/2020) kemarin, mereka membawa beberapa petani untuk mengadu ke DPRD Bulukumba.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Muhammad Amin, hadir langsung dalam pertemuan itu.

Mereka diterima tiga legislator di ruang aspirasi DPRD Bulukumba, satu diantaranya adalah Wakil Ketua I DPRD Bulukumba Hj Aminah Syam.

Dalam pertemuan itu, DPRD Bulukumba menghadirikan langsung Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP), Sulriani.

Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan DTPHP Bulukumba Mappaenre, juga hadir dalam pertemuan itu.

Aminah Syam yang memimpin jalannya pertemuan, membuka percakapan dengan menyajikan data.

"Kuota pupuk bersubsidi di Bulukumba hanya 7,5 ribu ton, sedangkan kebutuhan petani sebanyak 12 ribu ton, berarti memang kurang 4,5 ribu ton," kata Aminah Syam.

Kelangkaan ini, kata legislator dua periode itu, bukan hanya terjadi di Bulukumba, beberapa daerah di Sulsel juga mengalami hal yang sama.

Ia kemudian memberikan kesempatan kepada Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba untuk menyampaikan aspirasinya.

Muhammad Amin meminta pemerintah dalam hal ini DTPHP untuk melakukan langkah konkret mengenai kelangkaan pupuk ini.

Karena hampir 100 petani Bulukumba, saat ini sudah melakukan penanaman dan tentunya membutuhkan pupuk.

"Seharusnya pemerintah harus memikirkan ini sejak awal. Kalau saat ini (baru dipikir), sudah merugikan petani, bagaimana pemerintah mau mensejahterakan masyarakat kalau pupuk saja begini," kata Muhammad Amin.

Kebijakan-kebijakan, pun perlu diawasi, lanjut dia, khususnya terkait pembatasan pupuk bersubsidi.

Ia meminta Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), seharusnya disosialisasikan ke petani jauh hari sebelumnya.

"Petani juga harus memiliki kartu tani, padahal kita ketahui kondisi petani tidak seperti yang dibayangkan," jelasnya.

Mappaenre saat diberikan kesempatan berbicara, menjelaskan, program pemerintah yang mengatur tentang kartu tani, mulai dicetuskan tahun 2017 lalu.

Disaat itu pula, DTPHP Bulukumba mulai bergerak, semua kelompok tani diminta kartu keluarganya (KK) untuk di-input.

Namun, saat itu bertepatan dengan bakal dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub), sehingga petani mengira ada kepentingan politik dari pengumpulan KK tersebut.

"Jadi, langkah yang kami ambil saat itu, kalau mereka tidak mau, kita buatkan surat pernyataan," jelas dia.

Ia menilai program ini sangatlah baik, karena membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.

"Yang bilang langka, yang tidak mendaftar. Dan ini tidak bisa dimanipulasi. Kondisi saat ini, pupuk tidak langka, cuman pupuk bersubsidi yang memang kurang," jelasnya.

Hal itu diakibatkan karena beberapa petani tidak melakukan penyetoran RDKK.

"Kalau kecamatan lain sudah habis kuotanya, tidak bisa diambil dari kecamatan lainnya lagi, karena kita sudah bagi dengan adil. RDKK yang masuk 2.447, yang itulah presentasenya sehingga kita dapat kuota masuk 7,5 ribu ton," jelasnya.

"Seandainya RDKK kita lebih banyak, petani memasukkan data semua, bisa jadi kuota (pupuk bersubsidi) kita lebih banyak," katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)