DPRD Palopo

Tanda Tangani Peminjaman Uang Secara 'Sembunyi', Ahli Hukum: Ketua DPRD dan Wakilnya Melanggar

Kedua unsur pimpinan ini menandatangani Surat Keputusan (SK) persetujuan penetapan pinjaman daerah kota Palopo

Tanda Tangani Peminjaman Uang Secara 'Sembunyi', Ahli Hukum: Ketua DPRD dan Wakilnya Melanggar
Hamdan
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Abdul Rahman Nur 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Ketua DPRD Palopo Nurhaeni dan Wakil Ketua, Abdul Salam dinilai telah melanggar hukum.

Kedua unsur pimpinan ini menandatangani Surat Keputusan (SK) persetujuan penetapan pinjaman daerah kota Palopo, terhadap lembaga keuangan bukan bank PT SMI sejak tanggal 27 Januari 2020.

Pasalnya SK tersebut ditandatangani tanpa proses Paripurna sehingga menyalahi prosedur.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Abdul Rahman Nur mengatakan, prilaku dua unsur pimpinan di DPRD Palopo ini menyimpang dan melanggar etika.

Keputusan seharusnya dilakukan secara kolektif kolegial, bukan hanya mengatasnamakan dua orang saja.

"Itu adalah perbuatan melanggar hukum diatur dalam UU 30 tahun 2014 pasal 10 Tentang penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Abdul Rahman Nur menjelaskan, asas pemerintahan yang baik adalah berdasarkan trasnfaransi apalagi berkaitan dengan keuangan negara.

Sehingga menurutnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Palopo harus mengambil langkah tegas menyikapi persoalan ini.

"Segala yang diambil oleh pejabat publik harus dipertanggungjawabkan. BK harus mengambil langkah tegas untuk menyikapi hal ini," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua DPRD Palopo Nurhaeni resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) persetujuan penetapan pinjaman daerah kota Palopo, terhadap lembaga keuangan bukan bank PT SMI sejak tanggal 27 Januari 2020.

Halaman
123
Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved