Pilkada 2020
Kuliah Umum di UIN Alauddin, Bawaslu RI Bahas Pengawasan Pilkada
Hal itu kata dia menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk keterlibatan dalam pengawasan, belum tentu
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Moch Afifuddin memberikan kuliah umum di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Senin (3/2/2020).
Di hadapan hadapan civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN, Moch Afifuddin menyampaikan adanya peningkatan tingkat partisipasi pemilih mencapai angkat 81 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg pada 2019 lalu.
Hal itu kata dia menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk keterlibatan dalam pengawasan, belum tentu.
"Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting, tapi tak kalah penting juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi (jalannya pemilihan)," kata Afif sapaannya.
Angkat 81 persen itu kata Afif, dapat berarti tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Tapi apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan, ini belum tentu.
Sejak reformasi, pelaksanaan Pemilu/Pemilukada sudah semakin demokratis. Hal itu ditandai dengan semakin transparannya proses dan tidak bisa diprediksi hasilnya.
"Pemilu kita itu prosesnya predictable tapi hasilnya tidak bisa diprediksi (unpredictable), kalaupun diprediksi lembaga survei, bedanya samanya sedikit.
Tapi, prinsip ketidakpastian itu pada hasilnya. Karena kerahasiaan dan sebagainya itu ada dalam prinsip pemilu," terang Afif.
Ia juga menambahkan, Pemilu tidak seperti olahraga sepakbola yang aturan, metode dan tujuannya itu sama dan universal di seluruh tempat di dunia.
"Di tiap negara (pemilu) itu berbeda. Tujuan atau permainannya sama, namun metodenya beda. Belum tentu yang tidak ada di Indonesia, maka (demokrasi) di indonesia malah buruk," terang Afif.
"Tidak boleh ada yang merasa sistemnya lebih baik dibanding yang lain," tegas Afif.
Tantangan kita, lanjut Afif, bukan di metode pemilihannya. Problem kita ada pada kecepatan penerimaan informasi hasil pemilu.
"Bukan di metode, tapi di counting. Kita masih lambat," akunya.
Karena itulah tagline Bawaslu, "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sejatinya masyarakat harus menerima informasi, agar keadilan pemilu itu bisa tercapai.
"Betapa mengerikannya jika rakyat tidak percaya kepada penyelenggara pemilu," tambah Afif.