Pengusaha Konstruksi Butuh Asupan Dana Hingga Jaminan Kredit, Optimis di 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengusa Konstruksi di Sulsel di awal 2019 merasa dianak tirikan oleh pemerintah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Sulsel menilai,
Pembangunan yang massiv dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah acap kali melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja.

"Kalau pembangunan skala besar oke, tapi pembangunan menengah juga dilahap BUMN, mereka berdalih sesuai aturan yang ada di lingkup mereka, padahal aturan Kepres hingga permen tidak demikian," ujar Ketua DPD Gapeksindo Sulsel, Andi Troy Martino dalam rilisnya Selasa (28/1/2020).

Menurut Troy, tahun lalu Gapeksindo agak tegas dengan kebijakan pemerintah terkait jasa konstruksi.

"Namun di 2019 juga, pemerintah banyak belajar dan berubah. Ini buah dari massivnya industri jasa konstruksi memberi masukan baik ke pusat dan daerah, berbicara sebagai narsum di beberapa pertemuan yang digelar lembaga independen, kemasyarakatan, hingga lembaga KPK," katanya.

Ia pun optimis di 2020, sinergi dengan perbankan hingga jaminan kredit konstruksi akan menguatkan pemodalan perusahaan untuk mengerjakan proyek yang ada. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Harapan kita kompetensi pegusaha lokal diberi ruang, jangan BUMN dan perusahaan dari luar yang menguasai pembangunan di Sulsel," ujarnya.

"Masa biar pembangunan golongan menengah dia sikat juga. Instansi seperti Angkasa Pura dan Pelindo IV seperti memonopoli," katanya.

Di bawa pemerintahan Presiden Jokowi dan Nurdin Abdullah di Sulsel, Troy melihat pembangunan kian massiv.

"Awal tahun ini belum bisa kita bandingkan. APBN dan APND masih berjalan, kita lihat nanti," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)