Tolak Wacana Penghapusan Honorer, DPRD Sulsel : Pemerintah Jangan Mau Cari Gampangnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wacana pemerintah menghapus tenaga honore mengundang reaksi. Kedepan tidak ada lagi pegawai tidak tetap dan tenaga honor dan lainnya.

"Itu pemerintah jangan mau cari gampangnya. Ini sekarang kan lapangan kerja sekarang susah. Bagaimana pun PTT honorer sudah bekerja maksimal," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Nimatullah kepada wartawan menanggapi wacana pemerintah, Senin (27/1/2020).

Legislator dua periode itu mengaku seharusnya pemerintah mencarikan solusi jalan keluar bagi para PTT ataupun tenaga honorer itu.

Polisi Partai Demokrat ini membandingkan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Pada saat SBY menjadi Presiden RI disebut selalu mencarikan solusi . SBY membuat skema dengan mengakat secara pelan-pelan, bukan dengan cara menghapus.

" Pemerintah itu perinsipnya mengurusi rakyat, menjaga rakyat agar tetap sejahtera," kata Nimatullah.

Ia mengatakan pemerintahan sekarang ini tidak memikirkan nasib masyarakat.

"Kalau rakyat yang susa betul-betul tidak bisa makan. Jadi kalau saya cari jalan terbaik, kan hampir tiap tahun ada pernambahan formasi cpns kan bisa di kasi fifti-fifti," ujarnya.

"Cari lah jalan keluar yang masuk akal, kasihan PTT itu, yang masalah kalau fia berhenti dimana lagi mau dicari kan kerja. Ini bukan soal orang perorang, ini soal sistem," lanjutnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika.

"Kita kan harus berpihak pada rakyat, betul yang dibilang, pemerintah jangan cari gampangnya, cari lah solusi. Kan dengan hadirnya PTT ini kerja PNS bisa terbantukan," tegasnya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)