Omnibus Law

Trending di Google, Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Ini Maksud dan Isi RUU Tersebut

Ribuan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan elemen serikat pekerja lain akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI untuk menol

Tribun jateng
Trending di Google, Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Ini Maksud dan Isi RUU Tersebut 

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi Trending di Google, buruh Demo Tolak Omnibus Law, Ini Maksud dan Isi RUU Tersebut

Ribuan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan elemen serikat pekerja lain akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Senin (20/1/2020).

Isu lain yang diusung yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 lalu. 

"Dalam aksi ini, KSPI bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain akan menyuarakan sikap pekerja Indonesia menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," tulis Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono.

FOTO BARU: Cantiknya Senyum Lesung Pipi Fany Kurniawaty Calon Istri Sule, Ibu Tiri Rizky Febian

Kerap Mencuri di RS Ibnu Sina Makassar, Pemuda asal Pampang Ini Diciduk Tim Resmob

Lokakarya Nasional Kepala Sekolah di UKIP Makassar, Latih Tenaga Pendidik jadi Guru Jaman Now

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya.

Berbagai pihak menilai RUU sapu jagat tersebut tak ramah dengan pekerja.

Dalam pembahasan di tataran pemerintahan pun, RUU ini mengalami proses yang cukup alot hingga pengajuannya ke DPR pun molor dari yang seharusnya Desember 2019 hingga baru akan diserahkan ke DPR pada Senin ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan mengenai poin-poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dari kalangan buruh.

Namun, klaim Airlangga tersebut dibantah oleh KSPI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait ucapan yang menyebut buruh telah setuju dengan aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Halaman
1234
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved