Tergerusnya Integritas Penyelenggara Pemilu
Kata demokrasi seringkali dikumandangkan ketika bangsa kita telah memasuki masa pemilihan wakil rakyat
lihat foto
Selanjutnya, yang kedua adalah keputusan KPU yang bersifat kolektif kolegial. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan yang bersifat kolektif kolegial merupakan keputusan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan.
Melalui mekanisme yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
Adanya perubahan pengganti Nazaruddin Kiemas dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku harusnya diketahui oleh jajaran KPU, namun tampaknya tidak ada klarifikasi terkait perubahan tersebut. Perubahan tersebut baru diketahui publik setelah adanya penangkapan oleh KPK.
Kepercayaan Publik
Terakhir, yang ketiga adalah dampak dari adanya penangkapan terhadap komisioner KPU ini. Dampak yang paling besar tentunya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan KPU secara kelembagaan, karena KPU selama ini dianggap sebagai lembaga yang independen dan mengedepankan integritas, justru meruntuhkan integritas moralnya sendiri dengan praktik korupsi.
Fakta lain menunjukkan bahwa ini merupakan penangkapan komisioner KPU yang keenam oleh KPK.
Di mana sebelumnya pernah dilakukan penangkapan Komisioner KPU Mulyana Wira Kusumah pada April 2005, Komisioner KPU Achmad Rojadi pada September 2005, dan Rusadi Kantaprawira pada Juli 2005 atas kasus pengadaan tinta Pemilu 2004.
Selain itu, Komisioner KPU Nazaruddin Sjamsuddin pada Mei 2005 atas kasus aliran dana taktis KPU dan Komisioner KPU Daan Dimara atas kasus pengadaan segel sampul surat suara Pemilu 2004.
Penangkapan keenam kalinya ini semakin memperbesar luka di hati publik terhadap penyelenggara demokrasi di Indonesia. Melihat beberapa poin di atas seyogyanya menjadi pembelajaran bagi kita semua khususnya penyelenggara dalam pelaksanaan pemilu/pilkada.
Integritas, profesionalisme serta independensi menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dan dibenahi kedepannya untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu sebagai ujung tombak demokrasi Indonesia.
Apalagi tahun 2020 ini adalah tahun politik, ada 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak. Terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri akan ada 12 kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan pilkada. Kita berharap apa yang menimpa anggota KPU RI ini tidak berimbas dan terjadi lagi terhadap semua penyelenggara pemilu.(*)
