Trump 2020: Tersandung atau Melenggang

Oleh: Armin Mustamin Toputiri
Anggota DPRD Sulsel (2009-2014 dan 2014-2019)

Memasuki awal tahun baru 2020, para anggota DPR, Kongres Amerika Serikat (United States House of Representatives) kini telah kembali menduduki kursi masing-masing di Capitol Hill. Setelah sepekan sebelumnya mereka meninggalkan Washington untuk merayakan Natal dan liburan Tahun Baru di distrik, negara-negara bagian sesuai daerah pemilihan masing-masing.

Seperti diketahui, sebelum berlibur diantara mereka bersidang secara maraton.

Mulai 24 September sejak Ketua DPR, Nancy Pelozy, mengumumkan permulaan prosesi penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump, hingga puncaknya 19 Desember 2019. Setelah sepuluh jam berdebat dalam sidang paripurna, lewat voting terbuka, akhirnya memutuskan pemakzulan. Di antara 435 anggota Kongres, 230 sepakat pemakzulan, 197 lainnya menolak, satu abstain.

Trump dinilai telah melakukan ‘abuse of power’. Berkhianat atas sumpah jabatannya terhadap keamanan nasional dan integritas pemilu. "The president must be held accountable. No one is above the law", tegas Ketua DPR, Nancy Pelozy.

Pelanggaran itu didasarkan pada laporan agen intelejen resmi bahwa Trump beberapa kali menelpon Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, agar menyelidiki korupsi Hunter Biden selaku komisaris perusahaan energy Burisma di Ukraina.

Trump sangat berkepentingan dengan bukti-bukti temuan itu. Sebab pelakunya tak lain adalah putra mantan Wakil Presiden Joe Biden. Rival utamanya menuju Pilpres 2020 mendatang. Fatalnya, desakan Trump pada Volodymyr, dibarengi ancaman bakal menahan bantuan untuk militer Ukraina sebesar US$ 250 juta atau sekira Rp 3,5 triliun. Padahal bantuan itu telah disetujui Kongres. ‘Skandal Ukraina’ termasuk kategori pelanggaran berat dalam konstitusi.

Sidang Senat 2020

Meski Kongres telah memutus pemakzulkan Donald Trump, tapi Presiden Amerika Serikat ke-45 itu, tidak serta merta terdepak untuk keluar dari The White House. Sistem dianut di Amerika bikameral (dua kamar). Setelah sidang ‘Majelis Rendah’ DPR memustus pemakzulan, mesti melewati satu kamar lagi yakni sidang ‘Majelis Tinggi’ di United States Senate. Di sini nasib Trump akan ditentukan. Apakah ia tersandung atau ia justru kembali bebas melenggang.

Saat ini, Amerika Serikat memiliki 50 negera bagian. Masing-masing diwakili dua senator. Jika di DPR mayoritas dihuni Fraksi Partai Demokrat yang mewarnai usul pemakzulan. Sebaliknya di Senat dominan diisi Partai Republik. Di antara 100 senator, 53 dari Partai Republik dan 45 Partai Demokrat, serta dua independen. Mereka inilah yang bertindak sebagai jury di dalam Sidang Majelis Tinggi yang akan dipimpin Hakim Agung dari Chief Justice of the United States.

Berdasar kalkulasi sederhana, jika para senator Partai Republik konsisten, Trump -- dari partai yang sama -- bakal bebas melenggang dari pemakzulan. Trump pun tahu akan hitung-hitungan itu membuatnya sesumbar.

Lebih lagi, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, berjanji akan melakukan persidangan singkat tanpa menghadirkan saksi agar tak terjadi fearing an upredictable circus (sirkus tak terduga) yang bisa menyudutkan Trump.

Langkah Mitch McConnell tak membuat Nancy Pelozy tinggal diam. Selain mencari celah tambahan minimal 16 senator agar mencapai suara 2/3, sehingga usul pemakzulannya lolos, ia coba mengeluarkan kartu trup baru. Menyandera berkas pemakzulan. Sidang Majelis Tinggi Senat, makin tak menentu. Padahal, jika sidang Senat berjalan normal, selesai tiga bulan. Tapi jika berkas terlambat diserahkan Pelozy ke Senat, jeda waktu persidangan akan melambat. Sementara jadwal Pilpres November 2020, makin dekat. Jadwal Trump dipastikan terganggu.

Menuju Pilpres 2020

Pelozy berdalih. ”Biar kami melihat situasi dulu. Berkas akan kami serahkan di saat yang tepat. Saat para senator mulai menggunakan hati nurani mereka”. Tapi langkah Pelozy dinilai banyak pengamat bahwa pemakzulan Trump memang partisan. Ajang ‘perburuan penyihir’ (witch hunt) bagi Partai Demokrat untuk mencederai Trump -- seteru mereka -- menuju Pilpres 2020.