Pilwali Makassar

KPU Cari 75 Calon PPK Pilwali Makassar, Kriteria Melek IT dan Bebas Narkoba

Salah satu syaratnya, harus mampu mengoperasikan perangkat Informasi dan Teknologi (IT) dan bebas dari penyalagunaan narkoba.

KPU Cari 75 Calon PPK Pilwali Makassar, Kriteria Melek IT dan Bebas Narkoba
Munjiyah Dirga Ghazali
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Minasatene mulai melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan di Kantor Camat Minasatene, Sabtu (20/4/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar segera membuka perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.

Salah satu syaratnya, harus mampu mengoperasikan perangkat Informasi dan Teknologi (IT) dan bebas dari penyalagunaan narkoba.

KPU membutuhkan sebanyak 75 orang yang akan terserba di 15 Kecamatan di Makassar dengan rincian penempatan 5 orang disetiap kecamatan.

"Pengumuman penerimaan secara resmi akan disampaikan mulai tanggal 15 Januari 2020 di website resmi kami dan juga di akun resmi media sosial KPU Makssar," kata Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.

Endang menyampaikan bagi warga yang ingin mendaftar, diminta untuk mulai menyiapkan dokumen standar seperti, KTP-el, Fotocopy.

Peserta juga harus Ijazah minimal SMU/sederajat, surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit/puskesmas, dan surat pernyataan lainnya.

Endang mengatakan proses perekrutan panitia ad hoc baik PPK, PPS, maupun KPPS diperketat karena belajar dengan pengalaman pemilu sebelumnya.

Hasil evaluasi pemilu 2019 kemarin menjadi pegangan KPU secara lembaga untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Enrekang mulai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu tingkat Kecamatan di aula Kantor Kecamatan Enrekang, Minggu (21/4/2019) siang.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Enrekang mulai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu tingkat Kecamatan di aula Kantor Kecamatan Enrekang, Minggu (21/4/2019) siang. (Muh Syahrul Padli.)

"Kami punya banyak catatan evaluasi terkait ad hoc di Pemilu 2019 kemarin. Seperti terkait kasus hukum, kesehatan, integritas, kemampuan mengoperasionalkn perangkat IT, dan itu jadi catatan serius bagi kami," sebutnya.

Selain itu calon PPK yang direkrut harus memiliki integritas. "Integritas itu harga mati. kami ingin merekrut ad hoc yang akn berdiri di atas ideologi penyelenggara. jujur, adil, transparan, dan berpedomaman pada aturan hukum yang ada," paparnya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow Instagram Tribun Timur

Subscribe akun Youtube Tribun Timur

(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved