Nadiem Makarim
Mendikbud Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional (UN), Jusuf Kalla Pernah Bilang: Berbahaya!
Mendikbud Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional (UN), Jusuf Kalla Pernah Bilang: Berbahaya!
Mendikbud Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional (UN), Jusuf Kalla Pernah Bilang: Berbahaya!
TRIBUN-TIMUR.COM - - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah memastikan akan menghapus Ujian Nasional.
Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Nadiem Makarim mengungkapkan banyak faktor yang mendukung rencananya tersebut.
"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).
• Di ILC TV One Tadi Malam, Beraninya Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Ngerti Pancasila dan Ormas FPI
• Klasemen Timnas Indonesia SEA Games dan Hitung-hitungan Peluang Lolos ke Semifinal di Laga Terakhir
• Anak Buah Sri Mulyani Sita Sepeda Lipat Brompton di Garuda Indonesia, Harga Salip Yamaha NMAX 2020
• Fakta Google Doodle Lorentz National Park atau Taman Nasional Lorentz di Papua: Nama Orang Belanda
• Najwa Shihab Bongkar Kekayaan Nadiem Makarim, Jokowi Keok & Saingan Prabowo, Gaji Menteri?
Nadiem kemudian mencontohkan stres dikalangan para siswa menjelang Ujian Nasional.
Para siswa akan mendapatkan rasa kawatir yang berlebihan dalam menghadapi Ujian Nasional.
Dirinya mengatakan kalau dia tidak semata-mata akan langsung menghapus UN begitu saja.
• Kebijakan Baru Era Jokowi 2 & Nadiem, Calon Maba Daftar di portal.ltmpt.ac.id Mulai 2 Desember 2019
Nadiem menjelaskan akan memperbaiki esesnsi dari Ujian tersebut sehingga bisa mendapatkan metode terbaik dalam menentukan prestasi siswa.
"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.
Namun rencana Nadiem menghapus UN ini masih dalam perjalanan panjang.
• Abu Janda Sebut Rocky Gerung Penista Agama, Ust Haikal Hassan Bereaksi: Nanti Dijelasin Malu Sendiri
Dikatakan untuk 2020 sendiri Ujian Nasional masih akan tetap berjalan seperti biasanya.
Nadiem sendiri bersama timnya masih melakukan kajian dan evaluasi untuk menyuseskan rencananya.
"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.
• Kronologi Abu Janda & Ustaz Maaher Saling Lapor ke Bareskrim Polri, Grace Natali & Tsamara Disebut
Meski sudah yakin akan menghapus Ujian Nasional, ternyata pemimpin sebelumnya sempat seakan menolak penghapusan UN.
Dikutip Gridhot dari Antara, Jusuf Kalla ketika masih menjabar sebagai wakil Presiden Jokowi mengatakan kalau penghapusan Ujian Nasional akan berbahaya bagi sistem pendidikan.
Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.
• Mengenal Gus Muwafiq, Jadi Viral Setelah Sebut Nabi Muhammad Ingusan saat Kecil
"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,"
"Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata JK di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.
Ujian Nasional dianggap sebagai cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah mengengah atas (SMA).
• Keuangan Zodiak Sepanjang Desember 2019, Kondisi Kantong Virgo Berbanding Terbalik dengan Scorpio
Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.
Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.
Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.
• Sebut Reuni 212 untuk Lawan Pemerintah Jokowi Demi Rizieq Shihab, Siapa Guntur Romli?
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.
"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.
"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.
Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.
"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.
Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.
"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.
Berikut dua poin penting yang akan menjadi program pendidikan di masa mendatang:
1. Merdeka belajar

Menurut Nadiem, merdeka belajar memberikan kesempatan bagi sekolah, guru dan muridnya bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif.
Ia menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus membantu sekolah, guru dan, murid untuk bisa merdeka dalam belajar.
“Itu mungkin yang akan kita terus bantu dan saya sadar bahwa saya tidak bisa meminta atau mengajak guru-guru melakukan ini (merdeka belajar),” ujar Nadiem.
Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas-dinas pendidikan memiliki pekerjaan rumah yaitu memberikan ruang-ruang inovasi untuk guru, murid, dan sekolah.
Nadiem menyebutkan sudah melihat secara garis besar aturan dan kebijakan yang menghambat ruang inovasi guru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayan lewat Direktur Jenderal dan Staf Khusus Eselon 1 sedang menyisir peraturan-peraturan yang bisa disederhanakan.
2. Guru penggerak

Poin kedua yang ia katakan penting adalah adanya seorang guru penggerak.
Masih dalam kesempatan yang sama, menurut Nadiem masih ada yang salah mengira jika peningkatan kualitas pendidikan hanya dilakukan pemerintah.
“Dan yang kedua, banyak yang mengira reformasi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan (adalah) suatu yang dilakukan oleh pemerintah saja ataupun berdasarkan kurikulum saja, kebijakan maupun anggaran,” ujarnya.
Lanjutnya, ia berujar jika dampak dari reformasi pendidikan yang besar ada pada gerakan guru penggerak.
Menurutnya dampak dari kurikulum, kebijakan, maupun anggaran yang dilakukan pemerintah lah yang lebih kecil.
Untuknya Nadiem menyarankan guru penggerak bisa dijadikan gerakan di masing-masing sekolah.
“Guru penggerak ini beda dari yang lain dan saya yakin di semua unit pendidikan, baik di sekolah maupun di universitas ada paling tidak minimal satu guru penggerak,” ujarnya.
Nadiem bahkan tak ragu mengungkap bagaimana seorang guru penggerak yang berbeda dengan guru lainnya.
Menurut Nadiem, guru penggerak adalah guru yang lebih mengutamakan murid-murid dibanding apapun bahkan karirnya sendiri.
"Keutamaan itu juga berlaku untuk murid dan pembelajaran murid. Dan karena itu dia akan mengambil tindakan tindakan tanpa disuruh tanpa diperintahkan untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya,” tambah Nadiem.
Ia mencontohkan tentang orangtua penggerak yang memiliki tujuan yang sama dengan guru penggerak.
Tujuannya yaitu semua yang terbaik untuk anak.(*)
• Di ILC TV One Tadi Malam, Beraninya Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Ngerti Pancasila dan Ormas FPI
• Klasemen Timnas Indonesia SEA Games dan Hitung-hitungan Peluang Lolos ke Semifinal di Laga Terakhir
• Anak Buah Sri Mulyani Sita Sepeda Lipat Brompton di Garuda Indonesia, Harga Salip Yamaha NMAX 2020
• Fakta Google Doodle Lorentz National Park atau Taman Nasional Lorentz di Papua: Nama Orang Belanda