Sebut Reuni 212 untuk Lawan Pemerintah Jokowi Demi Rizieq Shihab, Siapa Guntur Romli?

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Guntur Romli menilai Reuni Akbar 212 bertujuan untuk menentang Pemerintahan Jokowi.

"Tujuan tetap menentang pemerintah Pak Jokowi, menurut saya, kan tetap ada di luar sana yang tidak setuju yang tidak dibawa pak Prabowo dalam sistem mungkin," kata Guntur Romli dikutip dari aacara Apa Kabar Indonesia Pagi TvOne.

Selain itu Guntur Romli juga berpendapat bahwa acara Reuni Akbar 212 menggunakan informasi sesat untuk menarik massa.

Informasi yang dimaksud Guntur Romli adalah batalnya Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

"Kemudian acara ini juga ketika diadakan menggunakan informasi yang menyesatkan, kontroversi untuk menarik perhatian, misalnya soal kepulangan Habib Rizieq yang gak jadi dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemrintah kita, ini kan bikin ribut, semua orang bertanya-tanya, bagus juga Ustaz Maarif menggunakan informasi itu sehingga semua orang tertarik untuk membahas,"kata Guntur Romlil.

Meski begitu menurut Guntur Romli faktanya bahwa Rizieq Shihab sama sekali tidak dicekal oleh Pemerintah Indonesia.

"Tapi ternyatakan faktanya Habib Rizieq tidak dicekal pemerintah RI tapi pemerintah Arab Saudi," kata Guntur Romli.

Selain itu Guntur Romli mengatakan Reuni Akbar 212 di Monas juga memiliki tujuan politik.

"Tetap ada tujuan politik, partai-partai yang di luar sistem itu masih kita lihat tokohnya akan diundang 212," kata Guntur Romli.

Malah Guntur Romli berpendapat bahwa Anies Baswedan juga memanfaatkan Reuni Akbar 212 untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Saya melihat juga kalau di Pilkada DKI ada gubernur sekarang Anies Baswedan saya lihat itu juga menggunakan ada indikasi menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024,

kalau kita mengamati dari rekam jejak bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik yang menggunakan isu agama," kata Guntur Romli.

Memang Guntur Romli mengakui bahwa gerakan 212 tak masalah bila bergerak dalam bidang politik.

Namun menurut Guntur Romli mestinya gerakan 212 tidak menggunakan informasi palsu untuk menyerang pemerintah.

"Kalaupun 212 sebagai gerakan politik gak masalah, tapi ada beberapa hal yang harus dilihat menyerang pemerintah dengan informasi yang palsu itu kan tidak dibenarkan,