Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Luwu

Dukung Pemekaran Luwu Tengah, Gubernur Sulsel Minta Tidak Ditanggapi Berlebihan

Tayang: Kamis, 21 November 2019 19:51 WITA

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Imam Wahyudi

lihat foto

Dukung Pemekaran Luwu Tengah, Gubernur Sulsel Minta Tidak Ditanggapi Berlebihan

Aliansi Wija To Luwu

Aliansi Wija To Luwu menggelar aksi pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Luwu, Selasa (12/11/2019).

Baca Selanjutnya:

Sambangi Makassar, Mendagri Tito 'Bakar' Semangat RT RW Gerakkan Siskamling

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah bersama Bupati Luwu, Basmin Mattayang sepakat mengajukan diskresi (kebebasan atas penentuan nasib sendiri) wilayah Luwu Tengah, meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu, menjadi daerah otonom.

Keputusan ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan pemerintah pusat mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan memekarkan wilayah Luwu Tengah menjadi kabupaten.

"Kabupaten Luwu itu memiliki wilayah Walmas. Daerah Walmas itu terdapat kurang lebih 6 kecamatan. Dari ibu kota kabupaten ke Walmas itu cukup jauh, sehingga pelayanan masyarakat tentu tidak maksimal," kata Gubernur Nurdin Abdullah di tengah kunjungannya di Luwu Raya, Kamis (21/11/2019).

Walmas adalah singkatan Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi.

Dulu, wilayah Luwu Tengah hanya dua kecamatan itu. Namun saat ini, Walenrang dan Lamasi telah mekar dari hanya dua kecamatan menjadi enam kecamatan sehingga sudah memenuhi syarat menjadi kabupaten.

• Desak Presiden Mekarkan Luwu Tengah, Aliansi Wija To Luwu Kembali Gelar Aksi Tutup Jalan

Dari Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu, harus melalui Kota Palopo. Jarak Walmas ke Belopa sekitar seratus kilometer. Kondisi ini sangat menyulitkan warga Walmas jika ingin mendapatkan pelayanan publik karena harus ke Belopa.

Gubernur Nurdin meyakini, pemekaran wilayah Luwu Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat daerah ini.

"Oleh karena itu kami bersama Pak Bupati sepakat untuk meminta diskresi dari Presiden supaya Luwu Tengah secepatnya bisa dimekarkan, supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," jelas Nurdin Abdullah.

Ia mengharap semua pihak tidak berlebihan menyikapi langkah gubernur bersama Bupati Luwu mengajukan diskresi ke Presiden.

"Saya kira kita tidak perlu berlebihan menyikapi ini, yang pasti kita punya niat baik untuk mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden,"ungkapnya.

Nurdin menyebutkan, sebelumnya, Presiden telah sempat menyampaikan wacana mengenai kesempatan Luwu Tengah menjadi wilayah otonom.

"Saya kira dulu waktu Bapak Presiden kita sudah sampaikan, kita punya keinginan besar untuk Luwu Tengah ini menjadi daerah otonomi," tutupnya.

Sudah belasan tahun warga Walmas menuntut pemekaran menjadi Kabupaten Luwu Tengah.

Dengan cara unjuk rasa dan menutup jalan trans Sulawesi di Kecamatan Walenrang.

Bahkan, pada aksi unjuk rasa beberapa tahun lalu, menimbulkan korban jiwa.

Beberapa hari terakhir ini, aksu unjuk rasa di jalan trans Sulawesi kembali dilakukan warga setempat.

Desak Presiden Mekarkan Luwu Tengah, Aliansi Wija To Luwu Kembali Gelar Aksi Tutup Jalan

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Wija To Luwu kembali menggelar aksi di jalan poros Walenrang Lamasi, Kamis (14/11/2019) sore.

Tepatnya di Jembatan Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

• Polsek Baebunta Luwu Utara Ciduk Pelaku Penganiayaan di Rantepaccu

• Pensiunan Bank BRI Palopo Tewas Setelah Laka Lantas

Aksi mereka ini diwarnai dengan bakar ban bekas, hingga menutup jalan poros.

Mereka juga memblokade jalan dengan pohon, membuat arus lalu lintas macet total.

Korlap aksi, Muhammad Ilham mengatakan, aksi yang dilakukan atas kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang tak kunjung memekarkan Kabupaten Luwu Tengah.

• Di Balik Damainya Rumah Apung di Danau Tempe Wajo

• SKOR 1-1, Live Streaming TV Online Indosiar Persebaya vs PSM Makassar, Tonton di HP Tanpa Buffer

Padahal perjuangan mereka sudah berlangsung sejak dulu, namun hingga kini belum juga mendapatkan titik terang.

" Setiap tahun kami turun mendesak pemerintah untuk memekarkan daerah kami, namun tidak didengarkan. Bahkan saudara-saudara kami seperjuangan telah korban jiwa demi Luwu Tengah," kata Ilham.

Ilham mengatakan jika Papua Selatan bisa dimekarkan pemerintah RI. Mengapa Luwu Tengah tidak bisa.

" Kami mendesak presiden RI untuk segera melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan segera memekarkan Kabupaten Luwu Tengah," ucapnya.

Sebelumnya, Mahasiswa yang melakukan aksi memblokade jalan poros Trans Sulawesi, di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Luwu, Selasa (12/11/2019).

Jenderal lapangan, Muhammad Ilham, menyampaikan tuntutannya untuk mencabut moratorium untuk Daerah Otonomi Baru (DOB).

• Masyarakat Kabupaten Wajo Sudah Bisa Nikmati Layanan Smart SIM, Apa Kelebihannya?

"Tuntututan kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk mencabut moratorium DOB dan juga segera memekarkan Kabupaten Luwu Tengah," ujarnya.

Mereka juga mempertanyakan soal tuntutan yang tak kunjung dipenuhi selama bertahun-tahun.

Sementara Kemendagri memberikan pembentukan pemekaran untuk Papua Selatan.

"Dasar tuntutan kami yakni sudah bertahun-tahun masyarakat menggaungkan dan menginginkan pemekaran Luwu Tengah,"

"Serta beberapa hari yang lalu Kemendagri telah memberikan kebijakan kepada Papua Selatan untuk dimekarkan. Kenapa tidak Pemerintah juga memberikan kebijakan khusus untuk pemekaran Luwu tengah," jelasnya.

Sementara itu, dalam aksi ini arus lalulintas macet, kendaraan roda dua sama sekali tidak bisa lewat.

Mereka melakukan aksi bakar ban di jalan poros tersebut.