BREAKING NEWS: Waspada! Kapolda dan Kajati Turun Langsung Kawal Dana Desa di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel Irjen Pol Guntur Mas Laupe, akan mengawal Dana Desa dan program pemerintah daerah di 24 kabupaten kota.

Hal tersebut diungkapkan didalam acara Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penyerahan DIPA Tahun 2020 serta Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Sulsel.

Berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (18/11/2019).

• VIDEO: Dilapor Melakukan KDRT, Warga Mamasa Ini Jadi Buronan Polisi

• Yuk Berburu Seragam dan Aneka Atribut di SPM MTC Karebosi

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, para Bupati/Walikota, dan seluruh unsur Forkopimda Sulsel hadir dalam kegiatan ini.

Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan, pihaknya siap mengawal dana desa.

Bahkan menurut dia, jauh sebelum kegiatan penyerahan DIPA ini, ia telah melakukan koordinasi bersama para Kajari untuk tidak mencari-cari kesalahan para kepala desa, apalagi itu dinilai dapat menghambat program strategis di daerah tersebut.

"Kalau ada Jaksa yang menghambat aktivitas kepala desa ataupun kepala daerah, tolong tolong laporkan ke kami," ujarnya.

Ia menyebutkan, mencari-cari kesalahan diperangkat desa, sama halnya dengan mengkriminalisasi pejabat itu sendiri, dan itu tak bisa ditolerir bagi Jaksa yang bertugas di daerah.

"Kami tegaskan juga tidak akan lakukan kriminalisasi kepada para mitra, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi," tegas Firdaus dalam sambutannya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kapolda Sulsel Irjan Pol Guntur Mas Laupe.

Menurut dia, selama pemerintah daerah mengajukan pendampingan tentu, akan menjadi apresiasi Polres yang ada didaerah.

• VIDEO: Dilapor Melakukan KDRT, Warga Mamasa Ini Jadi Buronan Polisi

• Yuk Berburu Seragam dan Aneka Atribut di SPM MTC Karebosi

Guntur menegaskan,pihak kepolisian khususnya jajaran Polda Sulsel mengedepankan pola pendampingan preventif.

Artinya apa, dia menginginkan agar kepala daerah bisa transparan dalam menggunakan anggaran negara dan melibatkan Aparat Penegak Hukum.

"Jadi begini, apabila ada yang dikhawatirkan, misal administrasi tender dan lainnya, kalau ada begitu kita di undang lah. Jangan terjadi wacana baru wah," katanya.

Koordinasi kata Guntur juga harus diperhatikan perangkat desa dan Pemda, dalam melaksanakan program program strategnya, pasalnya ini bisa mencegah terjadinya