Gubernur Sulsel Terbitkan Pergub Stop Nikah Dini, DPPPA Sosialisasi di SMP dan SMA

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan.

Setelah pergub ini diterbitkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulsel langsung melakukan sosialisasi ke sekolah.

Menurut Kadis PPPA Sulsel Ilham A Gazaling, dua obyek yang menjadi sasaran sosialisasi terkait Pergub ini, diantaranya sekolah SMP dan SMA.

• Bandingkan Kondisi Perpustakaan SD Inpres Paccerakkang Setelah Kena Program Sentuh Pustaka

Ia menjelaskan, alasan memilih dua obyek ini untuk sosialisasi, karena pelajar SMP dan SMA sebagian besar dari korban nikah dini.

"Khusus di pelosok kabupaten, banyak anak anak kita yang memilih nikah dini dan memutuskan untuk sekolah. Olehnya, banyak perempuan putus sekolah gara-gara nikah padahal belum selesai sekolah," ujar Ilham, Minggu (17/11/2019).

Angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih cukup memprihatinkan.

• Puluhan Kucing Lucu Ikut Kontes di Propaganda Cat Show 2019

Catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulsel melalui data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) hingga tahun 2018, persentase perkawinan anak di Sulsel masih berada pada angka 14,1 persen.

Angka ini masih diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 11,2 persen.

Meski masih besar, namun angka ini sudah jauh menurun dibanding data hasil susenas tahun 2017 yaitu 33,98 persen dan menempatkan Sulsel di peringkat ke 9 Provinsi dengan jumlah rerata perkawinan anak terbesar di Indonesia.

• Puluhan Kucing Lucu Ikut Kontes di Propaganda Cat Show 2019

Untuk terus menekan angka perkawinan anak, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kabupaten dan kota serta sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi.

Adapun sosialisasi cegah dini, bertajuk Gerakan Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak.

Ia mengungkapkan akan menyusun Roadmap Pencegahan Perkawinan Anak.

• Soal Larangan Eks Koruptor dan Penjudi Maju Pilkada, KPU Makassar Masih Tunggu PKPU

"Untuk menyusun ini, kita melibatkan sejumlah lembaga terkait, seperti AIPJ, IJC, UNICEF, termasuk dari PSGA UIN. Dengan begitu, kita berharap input yang didapatkan akan lebih maksimal," terangnya.

Ilham menjelaskan, roadmap yang akan disusun ini bertujuan untuk menemukenali hambatan yang menyebabkan lambatnya presentase penurunan angka perkawinan anak di Sulsel.

Selain itu, lanjutnya, penyusunan roadmap ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk mencapai target angka perkawinan di bawah rata-rata nasional di tahun 2023.

"Diharapkan dengan adanya roadmap ini, upaya-upaya pencegahan pernikahan anak di Sulsel dapat berjalan secara terpadu, terkoordinir, dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," tambahnya.

• Nyamar Jadi Polwan, 3 Warga Sidrap Tipu Warga Palopo, Kini Sudah Diringkus Polisi

Target Sejahtera di 2019, 60 Perempuan Bakal Dijadikan Seperti ini Oleh DPPPA Sulsel

Sebanyak 60 perempuan rentan bakal dilatih jadi 'wanita karir' oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel.

Kepala Dinas PPPA Sulsel, Ilham A Gazaling mengatakan, mereka perempuan miskin yang mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari pasangan hidupnya.

Balasan Ustaz Abdul Somad Ditolak Beri Kuliah di UGM: Tausiyah Itu Bukan Kejar Target

SEDANG BERLANGSUNG 2 Link Live Streaming Siaran Langsung TVRI & Mola TV Timnas Indonesia vs Vietnam

Kabar Baik Irma Nasution & Suami Kolonel Hendi Eks Dandim Kendari, KSAD Janjikan Ini Usai Dicopot

"60 perempuan yang kita bina ini bermukim di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Mereka akan kita latih menjadi perempuan mandiri, sehingga kehidupannya lebih baik lagi," kata Ilham, Selasa (15/10/2019).

Hal itu dikatakannya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Menurut dia, perempuan yang rentan harus mandiri agar kehidupan mereka bisa setara dengan perempuan sejahtera yang ada di sekelilingnya.

Lanjut mantan Kadis Sosial Sulsel ini, 60 perempuan ini adalah tahap awal terkait dengan program perempuan sejahtera di Sulsel.

Kedepan kata dia, setiap kecamatan akan dibentuk kelompok perempuan rentan, untuk dibina menjadi mandiri.

Targetnya sendiri, tahun 2019 ini DPPPA Sulsel ini bisa memberikan kesejahteraan bagi perempuan rentan yang dibina.

Terkait dengan pelatihan yang akan diberikan kepada para perempuan yang rentan ini, DPPPA Sulsel menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar.

Balasan Ustaz Abdul Somad Ditolak Beri Kuliah di UGM: Tausiyah Itu Bukan Kejar Target

SEDANG BERLANGSUNG 2 Link Live Streaming Siaran Langsung TVRI & Mola TV Timnas Indonesia vs Vietnam

Kabar Baik Irma Nasution & Suami Kolonel Hendi Eks Dandim Kendari, KSAD Janjikan Ini Usai Dicopot

BLK diketahui adalah lembaga pelatihan yang dinaungi langsung oleh Kementrian Ketenagakerjaan dna Transmigrasi RI.

Terpisah Nasrun Ilmullah, Kasi Pemberdayaan BLK Makassar mengatakan , peserta yang dilatih langsung oleh BLK akan mendapatkan dua sertifikat yakni sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi.

"Dua sertifikat ini bisa dijadikan untuk cari pekerjaan. Dan   diterima, kenapa? Karen setiap lulusan BLK dijamin ketrampilan dan profesionalnya," ujarnya.

Ia menambahkan, terkait dengan apa yang akan dilatih kepada para perempuan ini, pihaknya menyesuaikan dengan permintaan dari Pemprov Sulsel sendiri.. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: