Kanwil Perbendaharaan dan Pemprov Sulsel Ekspose Anggaran untuk Tahun 2020
Artinya, tahun 2020 mendatang pemerintah provinsi dan lembaga kementerian yang ada di Sulawesi Selatan akan mengelola sekitar Rp 52 triliun.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
"Apa yang dikatakan pak presiden itu sama seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman OPD dan mitra. Saat ini jangan lagi ada egosektoral, semua harus bersatu," ujar Nurdin, saat diwawancarai di Mess Pemprov Sulsel, Jl Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat.
Meski belum menyebutkan total anggaran DIPA untuk tahun 2020, Nurdin membeberkan bahwa DIPA Sulsel bertambah sekitar 800 miliar.
"Ada tambahan, semua provinsi begitu. Kenaikannya sekitar Rp 800 miliar," ujarnya.
Adapun nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 51,93 triliun dengan perincian, alokasi belanja satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp19,8 triliun atau turun 0,45 persen dibandingkan tahun 2018.
Alokasi tersebut terbagi atas jenis Belanja Pegawai sebesar Rp7,26 triliun, Belanja Barang sebesar Rp7,88 triliun, Belanja Modal sebesar Rp4,61 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38,75 miliar.
• Jangan Lewatkan Pendaftaran CPNS 2019: Ini Rincian Gaji Terbaru PNS 2019 Mulai Golongan 1 hingga 4
• AIA Ganti Idris Maggabarani Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Gerindra Wajo Belum Terima Salinan SK
Untuk Tahun 2020 mendatang, Nurdin mengaku akan memfokuskan anggaran ini pada pengembangan SDM, pariwisata, dan infrastruktur.
Lanjut Nurdin, terkait dengan anggaran yang diterima Pemprov Sulsel, ia melihat hal ini harus ia komunikasikan lagi kepada Presiden RI Jokowi.
Alasannya, Sulsel memiliki potensi yang besar.
"Harus berkomunikasi banyak dengan presiden. Kenapa? Khusus di wilayah timur ini, pemprov fokus di Labuan Bajo, padahal Sulsel banyak potensi di Sulsel, ada Bira dan Toraja. Saya minta khusus kepada presiden. Untuk melaporkan kondisi Sulsel, APBN dan potensi," katanya.
Sementara itu, Presiden RI Jokowi mengatakan ada Rp 909 triliun untuk kementerian dan lembaga dan 556 triliun untuk transfer ke daerah.
Artinya kata Jokowi, penyerahan ini dengan harapan ingin melihat ada perubahan di Indonesia.
"Tadi kementerian keuangan sdh menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang menghantui semua negara.
Sehingga kita harapkan fiskal kita, belanja APBN kita bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin," ujarnya. (*)
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: