Kanwil Perbendaharaan dan Pemprov Sulsel Ekspose Anggaran untuk Tahun 2020

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pemprov Sulsel bertambah sekitar Rp 800 miliar dari total DIPA tahun 2019, yang berjumlah Rp 51.39 triliun.

Artinya, tahun 2020 mendatang pemerintah provinsi dan lembaga kementerian yang ada di Sulawesi Selatan akan mengelola sekitar Rp 52 triliun.

Dana ini diketahui diluar dari dana APBD Pemprov Sulsel yang disahkan oleh DPRD Sulsel.

Dana APBD Sulsel sendiri masih tahap pembahasan oleh DPRD Sulsel, rencananya APBD 2020 target disahkan diakhir November 2019.

• Jangan Lewatkan Pendaftaran CPNS 2019: Ini Rincian Gaji Terbaru PNS 2019 Mulai Golongan 1 hingga 4

• AIA Ganti Idris Maggabarani Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Gerindra Wajo Belum Terima Salinan SK

Terkait dengan DIPA ini, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulsel, Adi Nugroho mengatakan pihaknya akan merincikan total anggaran mulai dari Pemprov, Lembaga Kementrian, dan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sulsel.

"Kami sudah jadwal baru akan ekspose rinci DIPA Sulsel pada Senin 18 November nanti," ujarnya, via telepon Jumat (15/11/2019).

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Edi unaedi mengatakan pihaknya belum mengetahui total DIPA.

"Saya belum dapat info dari Kanwil Perbendaharaan," katanya.

Terkait DIPA, Edi mengaku bahwa anggaran tersebut didalamnya akan dikolaborasikan dengan program pemerintah, hingga gaji para pegawai.

Menurut dia, DIPA ini akan dibagi dalam berbagai pos anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.

• Jangan Lewatkan Pendaftaran CPNS 2019: Ini Rincian Gaji Terbaru PNS 2019 Mulai Golongan 1 hingga 4

• AIA Ganti Idris Maggabarani Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Gerindra Wajo Belum Terima Salinan SK

* Terima DIPA dari Presiden

Kemarin, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menerima langsung dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2020 mendatang.

Acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan RI, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019) siang ini, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Usai mengikuti seremoni ini, Nurdin Abdullah mengaku termotivasi dengan wejangan Presiden RI ke 6 tersebut.

Menurutnya pembangunan didaerah (provinsi), harus dilaukan secara bersama-sama dengan forum kordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

"Apa yang dikatakan pak presiden itu sama seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman OPD dan mitra. Saat ini jangan lagi ada egosektoral, semua harus bersatu," ujar Nurdin, saat diwawancarai di Mess Pemprov Sulsel, Jl Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat.

Meski belum menyebutkan total anggaran DIPA untuk tahun 2020, Nurdin membeberkan bahwa DIPA Sulsel bertambah sekitar 800 miliar.

"Ada tambahan, semua provinsi begitu. Kenaikannya sekitar Rp 800 miliar," ujarnya.

Adapun nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 51,93 triliun dengan perincian, alokasi belanja satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp19,8 triliun atau turun 0,45 persen dibandingkan tahun 2018.

Alokasi tersebut terbagi atas jenis Belanja Pegawai sebesar Rp7,26 triliun, Belanja Barang sebesar Rp7,88 triliun, Belanja Modal sebesar Rp4,61 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38,75 miliar.

• Jangan Lewatkan Pendaftaran CPNS 2019: Ini Rincian Gaji Terbaru PNS 2019 Mulai Golongan 1 hingga 4

• AIA Ganti Idris Maggabarani Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Gerindra Wajo Belum Terima Salinan SK

Untuk Tahun 2020 mendatang, Nurdin mengaku akan memfokuskan anggaran ini pada pengembangan SDM, pariwisata, dan infrastruktur.

Lanjut Nurdin, terkait dengan anggaran yang diterima Pemprov Sulsel, ia melihat hal ini harus ia komunikasikan lagi kepada Presiden RI Jokowi.

Alasannya, Sulsel memiliki potensi yang besar.

"Harus berkomunikasi banyak dengan presiden. Kenapa? Khusus di wilayah timur ini, pemprov fokus di Labuan Bajo, padahal Sulsel banyak potensi di Sulsel, ada Bira dan Toraja. Saya minta khusus kepada presiden. Untuk melaporkan kondisi Sulsel, APBN dan potensi," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Jokowi mengatakan ada Rp 909 triliun untuk kementerian dan lembaga dan 556 triliun untuk transfer ke daerah.

Artinya kata Jokowi, penyerahan ini dengan harapan ingin melihat ada perubahan di Indonesia.

"Tadi kementerian keuangan sdh menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang menghantui semua negara.

Sehingga kita harapkan fiskal kita, belanja APBN kita bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin," ujarnya. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: