Rapat Paripurna Ranperda APBD 2020, Fraksi Golkar Minta Pemprov Revitalisasi Stadion Mattoanging

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa pandangan dan pendapat sekaligus pertanyaan atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2020.

Dalam pandangan Fraksi dibacakan Rahman Pina di rapat paripurna DPRD Sulsel, Rabu (13/11/2019), menyampaikan penghargaan dan dukungan atas kerja keras pemerintah provinsi Sulsel, untuk melakukan verifikasi data demi menguasai aset yang menjadi milik pemerintah, berdasarkan alasan yang sah.

• Gaya Baru AHY Putra Mantan Presiden SBY, Biarkan Kumis & Jenggot Tumbuh Beruban Banjir Komentar

"Kami meminta kepada pemerintah provinsi Sulsel untuk merevitalisasi aset-aset untuk kepentingan masyarakat, seperti halnya Stadion Mattoangin Makassar untuk dijadikan kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan," tuturnya.

Rahman Pina menyebut sungguh sangat ironi daerah yang dulu dikenal sebagai daerah dengan atmosfer sepakbola terbaik di negeri ini, punya legenda sepak bola dunia seperti ramang, tapi tak punya Stadion.

• Rencana Bangun ASLI Training Centre Pengurus Baru Rakerda Perdana

"Ini saatnya Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya sekedar membangun yang baru tapi juga mengembangkan aset-aset yang telah ada," tegasnya.

Fraksi Golkar juga menyampaikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi Selatan atas pembangunan jalan yang menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru.

• Rencana Bangun ASLI Training Centre Pengurus Baru Rakerda Perdana

Fraksi Partai Golkar berharap agar dibangun jalan transparansi yang baru yang memperpendek ekonomi eksklusif dengan daerah-daerah destinasi wisata.

Misalnya, dari Luwuk ke Toraja Enrekang Pinrang menuju Sulawesi Barat atas pemindahan Ibu Kota Baru Kalimantan Timur.

Perbaikan jalan menuju pusat wisata Toraja juga harus mendapat perhatian serius sama halnya jalan ke destina wisata Bira juga wisata Selayar.

• Terungkap Bom Medan adalah Hadiah untuk Kapolri Jenderal Idham Azis yang Baru Dilantik Jokowi

Dia juga menyoroti atas adanya kenaikan iuran BPJS 100 persen. Ia meminta sebaiknya pemerintah provinsi Sulsel untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menanggulangi kenaikan itu? dalam rangka meringankan beban masyarakat.

Salah satu alternatif yang bisa digunakan kata dia adalah dengan mengadopsi pola pelaksanaan program kesehatan dan, pendidikan gratis yang pernah dilaksanakan dengan pemerintah daerah dengan modal sering.

• VIDEO: Keseharian dan Hobi GM Karebosi Condotel, Jackie Lim

Tak hanya itu, dia juga menyoroti soal dana bagi hasil pajak bagi atau bagi hasil bukan pajak dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,86 triliun lebih pada APBD 2019, sedangkan pada APBD 2020 direncanakan sebesar 2,823 triliun lebih, atau kurang 47,72 miliar lebih.

"Atas adanya kekurangan ini kami minta penjelasan secara detail dari pihak eksekutif . Angka ini sangat besar untuk menunjang kegiatan kegiatan APBD kita tahun 2020," paparrnya.

• Mia Khalifa Pensiun dari Film Dewasa Tak Sabar Segera Menikah, Jawab Isu soal Kehamilan

Oleh karena itu, mereka meminta penjelasan kepada eksekutif untuk membuat rincian terkait dengan adanya pengurangan yang sangat besar ini.

Dana insentif daerah atau dialokasikan sebesar Rp 28,9 miliar lebih pada APBD 2019, selanjutnya dalam APBD 2020 direncanakan berkurang Rp 28,4 miliar Rp 28,44 miliar lebih atau setara dengan 98,2 persen.