Markus Nari 2 Kali Tersangka KPK dalam Setahun, Eks Ketua DPRD Makassar yang Divonis 6 Tahun Penjara

Markus Nari politisi kawakan Sulsel. Pria kelahiran Senin, 17 September 1962 ini menjadi legislator dari level DPRD II hingga DPR RI.

Markus Nari 2 Kali Tersangka KPK dalam Setahun, Eks Ketua DPRD Makassar yang Divonis 6 Tahun Penjara
dok.tribun
Markus Nari mendengar putusan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/11/2019). Markus Nari divonis 6 tahun penjara. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politisi senior Sulsel asal Tana Toraja, Markus Nari, resmi menjadi terpidana korupsi. Mantan anggota Komisi II DPR RI ini divonis pidana penjara selama enam tahun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/11/2019).

Markus Nari menyandang status tersangka selama dua tahun lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkkannya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) pada 19 Juli 2017.

Markus Nari dijadikan tersangka setekag Setya Novanto tersangka dalam kasus yang sama.
Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, Markus Nari divonis 6 tahun penjara.

Mantan Plt Ketua DPRD Makassar itu juga divonis pidana denda sebesar Rp 300 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan.

Sebelumnya, 3 Anggota DPR RI asal Sulsel Terima Duit e-KTP.

Majelis hakim menyatakan Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim, Frenky Tumbuwun, saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/11/2019).

Majelis hakim mewajibkan Markus Nari membayar uang pengganti sebesar 400 ribu Dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila tidak dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak dapat membayar, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama dua tahun," kata dia.

Selain itu, hakim mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik terhitung lima tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana.

Selama persidangan, hakim menilai sejumlah perbuatan terdakwa yang memberatkan hukuman. Mulai dari melakukan perbuatan bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas korupsi, tidak mengakui perbuatan, dan tindak pidana korusi adalah kejahatan luar biasa.

Sedangkan, hal meringankan, terdakwa sopan selama menjalani persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Vonis hukuman itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. JPU pada KPK menuntut Markus Nari hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda membayar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Untuk perbuatan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua.

Adapun, untuk perbuatan merintangi proses peradilan, terdakwa dijerat pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.

Banyak Renungi Nasib
Jelang pembacaan sidang putusan Markus Nari didampingi pihak keluarga. Sambil menunggu persidangan, Markus Nari lebih banyak merenung dan menundukkan kepala, seperti orang memanjatkan doa. Dia merangkul salah seorang saudaranya yang duduk di sebelah kiri dirinya.

Selain divonis enam tahun penjara, Markus Nari juga dicabut hak politiknya selama lima tahun.

"Mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik terhitung lima tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana," kata Ketua Majelis Hakim Frenky Tumbuwun.

Sementara itu, hakim Anwar menjelaskan alasan mencabut hak politik Markus Nari. Menurut dia, sebagai mantan anggota DPR RI, Markus seharusnya memberikan teladan dan contoh kepada masyarakat.

Namun, Markus Nari justru melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

"Harusnya memberikan teladan dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Dengan demikian hak untuk dipilih harus dicabut," kata hakim Anwar.

Terdakwa Markus Nari juga terbukti menerima uang senilai 400 Ribu mata uang Dollar Amerika Serikat, terkait proyek korupsi proyek e-KTP. "Markus Nari menerima USD 400 Ribu atau setara Rp 4 Miliar diungkap Sugiharto (mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Dalam Negeri,-red)" kata hakim Emilia Djadjasubagdja.

Di persidangan, Markus Nari, mengungkapkan uang itu berasal dari pengusaha Andi Narogong, selaku pengumpul uang fee dari konsorsium proyek e-KTP. Namun, majelis hakim, tidak sependapat dengan keterangan dari Markus Nari tersebut.

"Majelis hakim tidak sependapat, karena diungkap Andi Narogong tidak pernah memerintahkan Irvanto (Irvanto Hendra Pambudi) untuk memberikan uang," kata dia.

Atas perbuatan itu, Markus Nari diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 400 Ribu Dollar Amerika Serikat. "Markus selaku anggota DPR Komisi II dan anggota badan anggaran (DPR RI,-red) menerima fee 400 ribu Dollar Amerika Serikat dari Sugiharto. Sehingga dibebankan uang pengganti dan membayar sebesar 400 ribu Dollar Amerika Serikat," ujar hakim Anwar yang secara bergantian membacakan putusan.

Untuk perbuatan kedua, Markus Nari disebut merintangi proses peradilan kasus proyek e-KTP. Markus Nari meminta mantan anggota Komisi II DPR RI, Maryam S Haryani mengubah berita acara pemeriksaan (BAP). Di BAP itu, Miryam menyebut Markus Nari turut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

"Cara-cara melalui Anton Taufik dan Robinson adalah secara tidak langsung untuk mempengaruhi agar Miryam tidak menyampaikan keterangan BAP sehingga pencabutan BAP Miryam adalah hal yang tidak beralasan dan suatu kebohongan," tuturnya.

Dia menjelaskan, tindakan terdakwa yang pada akhirnya agar menghilangkan nama terdakwa sebagai penerima dana e-KTP dan dilakukan Miryam dengan cara mencabut BAP, telah memenuhi secara sah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK alternatif pertama.
Banding

Terdakwa Markus Nari mempertimbangkan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Kami akan berpikir-pikir (banding,-red). Fakta persidangan tidak diambil menjadi satu keputusan," kata Markus Nari.

Menurut dia, majelis hakim memutuskan suatu perkara hanya berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dan tidak melihat fakta-fakta di persidangan.

"Yang diambil adalah dakwaan penuntut umum. Kami merasa sangat dirugikan. Apa yang kami
perkirakan hakim adalah perpanjangan Tuhan kami tidak percaya, karena banyak pertimbangan cuma berdasarkan dakwaan bukan fakta persidangan," ujarnya.

Menurut Markus Nari, Sugiharto, selaku pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, mengungkapkan memberikan uang berupa 400 Dollar Singapura.

"Pada saat sidang kemarin itu jelas hakim menanyakan berkali-kali Sugiharto bahwa uang yang disampaikan bahwa jenis mata uang apa? Dan dijawab (Sugiharto,-red) berkali-kali Singapura Dollar. Bentuk pecahan 100 Dolar (Singapura). Nyatanya dalam putusan terjadi USD. Ini menjadi suatu tanda tanya buat kami. Ada apa?" kata dia.

Sementara itu, untuk perbuatan merintangi proses pengadilan kasus e-KTP, Markus Nari, membantah telah melakukan hal tersebut.

"Menghalang-halangi. Jelas-jelas yang bersangkutan, Miryam (S Haryani,-red) tidak pernah mengatakan, saya menghalang-halangi. Dan apa yang dituduhkan itu semua tidak ada di fakta persidangan," jelasnya.(*)

Halaman
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved