Alasan BKKM Kota Makassar Dilikuidasi ke RS Tadjuddin Chalid

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 60 Tahun 2019, memaksa layanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Makassar untuk tidak lagi beroperasi.

Hal itu diklaim merupakan dampak dari peralihan fungsi balai menjadi rumah sakit.

Seperti yang diungkapkan Kepala BKKM Kota Makassar, dr Asnada saat dikonfirmasi terkait status BKKM dan aksi unjukrasa puluhan pegawainya, yang menolak likuidasi ke RS Tadjuddin Chalid, Senin (11/11/2019).

Menurut Asnada, hadirnya Kemenkes No 60 Tahun 2019 justru merupakan upaya penyelamatan bagi BKKM ataupun pegasainya dari jerat hukum.

• Mayat Tanpa Kepala di Gowa Dimakamkan di Jeneponto

• Link https:// sscasn.bkn.go.id untuk Pendaftaran CPNS 2019 Kemenkumham - Kemenag, Formasi, Bisa SMA

Pasalnya, kata Asnada, selama ini BKKM telah dialihfungsikan dari fungsi balai menjadi layanan rumah sakit.

"Semua ini merupakan proses akhir dari penggabungan (likuidasi) yang sudah bahas 2017 awal. Jadi dua tahun diproses, melalui pembahasan, kajian-kajian," kata Asnada.

"Dan memang yang meresahkan pemerintah pusat adalah ancaman dari KPK. Karena BKMM itu beroperasi sebagai rumah sakit padahal dia balai, artinya sudah menyalahi ketentuan," kata Asnada.

Dari alih fungsi balai ke rumah sakit itu, pihaknya pun mengaku telah memutus kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Juli 2019.

"Kemudian penataan lanjutnya kita mau digabung (Dilikuidasi). Jadi, ini untuk mengamankan, bukan membinasakan," katanya.

"Kasihan juga masyarakat selama ini dibodohi, seolah-olah dilayani seperti rumah sakit padahal bukan rumah sakit," ujarnya.

Maka tidak heran, lanjut Asnada, capaian pendapatan BLU dari BKKM mencapai milliaran rupiah.

Jika tidak ditertibkan dan terus difungsikan sebagai layanan layaknya rumah sakit, lanjut Asnada, dikhawatirkan terjadi mall praktik.

"Jika terjadi mall praktik siapa yang mau tanggung jawab?," tegas Asnada.

Ia pun menyimpulkan, dalam kurung waktu tiga bulan terakhir, pihaknya menggenjot proses likuidasi agar segera rampung.

Sebelum likuidasi atau penggabungan ke RS Tadjuddin Chalid rampung, kata Asnada, BKMM tetap beroperasional seperti biasanya.

Namun, tidak lagi membuka layanan layaknya rumah sakit, terlebih setelah memutus kontrak kerjasama dengan BPJS.

• Mayat Tanpa Kepala di Gowa Dimakamkan di Jeneponto

• Link https:// sscasn.bkn.go.id untuk Pendaftaran CPNS 2019 Kemenkumham - Kemenag, Formasi, Bisa SMA

Sebelumnya, sejumlah pegawai BKKM menggelar aksi unjukrasa penolakan likuidasi.

Penolakan dilakukan dengan cara berunjukrasa dan pembubuhan tandatangan petisi mosi tidak percaya dengan likuidasi ke RS Tadjuddin Chalid.

Alasannya, selama ini kehadiran BKMM telah banyak membantu masyarakat kawasan Indonesia timur khususnya Sulsel dalam mengakses layanan kesehatan mata.

"Kita ini menjadi ujung tombak dalam garda terdepan menanggulangi kebutaan. Dimana, BKMM ini nantinya akan menjadi rumah sakit sesuai dengan visi yang telah kami tetapkan sebelumnya dalam rancangan strategis," kata seorang pegawai, Joko Harsoyo.

Selain itu, lanjut Joko Harsoyo, terdapat kebijakan dari kementrian kesehatan yang akan menjadikan BKMM Cikampek menjadi rumah sakit khusus (RSK).

"Yang menjadi diskriminatif kami pada saat ini, karena ada kebijakan dalam hal ini kemenkes akan menjadikan BKM Cikampek menjadi rumah sakit khusus, itu yang menjadi penolakan kami," jelasnya.

Selain aksi unjukrasa, puluhan pegawai itu juga melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja itu dipilih agar mendapat respon dari pemerintah pusat khususnya kementrian kesehatan.

"Baru hari ini kami melakukan (mogok kerja). Artinya, untuk mendapat respon dari kementrian kesehatan supaya mereka mendengar aspirasi dari teman-teman," papar Joko Harsoyo.

Ia pun mengaku sangat menyayangkan adanya aksi mogok kerja itu, lantaran dianggap dapat merugikan masyarakat.

Faisal (32) misalnya. Warga Kota Makassar itu terpaksa harus menunggu cukup lama dan terancam tidak dilayani akibat unjukrasa dan aksi mogok pegawai BKMM.

• Mayat Tanpa Kepala di Gowa Dimakamkan di Jeneponto

• Link https:// sscasn.bkn.go.id untuk Pendaftaran CPNS 2019 Kemenkumham - Kemenag, Formasi, Bisa SMA

Namun, karena sudah menunggu lama, pegawai BKMM tetap memberikan layanan ke Faisal untuk mengganti perban matanya pasca menjalani operasi katarak.

Hal yang sama dialami Daeng Bulang (71). Ditemani ponakannya Ummi Kalsum (30), warga asal Kecamatan Bangkala Jeneponto itu harus menunggu beberapa jam agar mendapat layanan dari pegawai BKMM.

"Katanya mauji dilayani, tapi agak sebentar setelah kegiatannya (unjukrasa) selesai," kata Ummi Kalsum.

Sejak ditetapkan menjadi Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) pada Tahun 2010, BKMM Makassar diklaim mengalami kemajuan yang pesat pada layanan dan pendapatan BLU.

Seperti di aspek layanan. Pada tahun 2012 BKMM Kota Makassar melayani sebanyak 30.878 untuk layanan poli mata dan 2.741 untuk layanan operasi katarak.

Puncaknya, pada tahun 2016. Sebanyak 63.933 orang atau pasien terlayani di layanan poli mata dan 6.124 pasien mendapat layanan operasi katarak.

Terakhir, per Juni 2019, BKMM Makassar melayani 25.086 pasien poli mata dan 2.952 pasien yang diberikan layanan operasi katarak.

Sementara, untuk capaian pendapatan BLU dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BKMM Kota Makassar pada tahun 2012 meraih pedapatan Rp 9.201.440.805 atau 9,2 milliar dari target Rp 8.201.667.000 atau 8,2 milliar.

Puncaknya pada tahun 2017, dari target Rp 52.982.955.000 atau 52 milliar, BKMM Kota Makassar sukses meraup pendapatan Rp 55.233.623.845 atau 55 milliar.

Terakhir, per Juni 2019 saja, capaian PNBP BKMM Kota Makassar mencapai Rp 31.168.553.362 atau 31 milliar dari target Rp 56.115.165.000 atau 56,1 milliar.(tribun-timur.com).

Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: