Tiada Kuota Rumah Subsidi, Pengembang di Gowa Mulai Kesulitan

Pemerintah Diminta Tetapkan Payung Hukum

Sebelumnya, Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengatakan, saat ini para pengembang terkendala kuota yang belum tersedia untuk rumah subsidi.

“Kendala kita adalah kuota yang belum tersedia, padahal teman-teman sudah menunggu, begitu ada langsung dieksekusi,” kata Junaidi ditemui di Makassar, Rabu (30/10/2019) lalu.

Junaidi menjelaskan, Ia telah diundang oleh Presiden dan kementerian terkait, termasuk perbankan untuk membahas masalah kuota ini.

Hasilnya, pemerintah sepakat ada tambahan kuota untuk rumah subsidi sebesar Rp 2 triliun, atau untuk 20 ribu unit rumah.

“Pertemuan itu diputuskan ada dana tambahan kuota subsidi FLPP sebesar Rp 2 triliun, sumbernya Rp 1,5 triliun dari talangan BTN,” beber Junaidi.

Masalahnya kemudian, kata Junaidi, belum ada payung hukum terkait dana talangan ini, sehingga pihak pengembang hanya bisa menunggu.

"Harapannya presiden segera menandatangani payung hukum untuk dana talangan yang akan diberkan ke MBR (masyarakat berpendapatan rendah) untuk subsidinya. Bagaimanapun rakyat harus dipermudah, itu kuncinya,” jelasnya.

Dikatakan Junaidi, lambatanya realisasi dari pengembang juga disebut akan berdampak pada sektor bisnis lainnya, termasuk ke pengembang itu sendiri yang bisa bangkrut.

“Kalau pengembang lambat realisasi, dampaknya juga ke sektor lain. Terancam bangkrut, terancam NPL di perbankan, dan masyrakat akan sulit dapat rumah, dampaknya bisnis ikutan itu banyak,” kata dia.

Ia berharap, pemerintah segera menetapkan payung hukum, agar pengembang bisa segera bergerak membangun perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

A