Legislator Enrekang Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2,58 Miliar Pengadaan Bibit Pohon Ketapang

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG-Legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) Enrekang, Runjaya Kasmidi menyorot adanya usulan anggaran pengadaan bibit pohon ketapang senilai Rp 2,58 miliyar yang diusulkan Pemkab Enrekang di tahun 2020.

Hal itu terkuak dalam rapat lanjutan pembasan KUA-PPAS 2020 di Kantor DPRD Enrekang.

• Tiga Ketua Partai Juga Berburu Rekomendasi di PPP Maros, Siapa Dia?

• Gegara Ini, Anak Pejabat di Kota Palopo Diringkus Polisi

• BREAKING NEWS: Massa Demo Bela Puang Lalang di Gowa

• Anies Sahabat Sandiaga Makin Tersudut Lem Aibon Setelah PSI Staf Ahok Bongkar Ini Lagi

• VIDEO: Catatan Forum Dosen Bahas Polemik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Usulan anggaran itu masuk dalam pengadaan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Enrekang pada RAPBD 2020.

Menurut Runjaya, pengadaan bibit ketapang tersebut dinilai tak masuk akal dan berlebihan.

Pasalnya, sebelumnya pengadaan bibit ketapang juga sudah diakomodir dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2019 lalu senilai Rp 1,2 miliar.

"Saya kira anggaran pengadaan bibit itu, perlu dievaluasi karena nilainya terlalu besar dan juga kita belum tahun bagaimana hasilnya," kata Runjaya, Jumat (8/11/2019).

Ia menjelaskan, pada prinsipnya anggaran di APBD-P tersebut belum diketahui hasilnya karena belum dilaksanakan.

Sehingga belum bisa dinilai apakah pengadaan bibit ketapang belum bisa diukur keberhasilannya apakah sesuai dari tujuan penganggarannya.

"Program ini bagus tapi belum ada keberhasilan di lapangan, kenapa mau menambah lagi. Enrekang ini kan harusnya mengirit karenakan ada defisit. Kalau bisa kenapa anggarannya cukup Rp 500 juta saja dulu," ujar Runjaya.

Runjaya menambahkan, saat ini saja proses pengadaan bibit ketapang yang diakomodir di APBD-P 2019 baru masuk proses tender.

Kalau ikuti jadwal dan lihat time schedule anggaran itu sulit terealiassi lagi atau sudah rawan lewat dari waktu yang telah ditetapkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Legislator Demokrat, Djayadi Suleman. Menurutnya anggaran senilai Rp 2,5 miliar tidak logis.

Sebab, di APBD-P 2019 sudah dianggarkan sebanyak Rp1,2 miliar dan belum terealisasi, tapi DLH minta penambahan anggaran lagi di APBD Pokok 2020.

"Realisasikan dulu Pengadaan bibit Ketapang yang anggarkan di Perubahan baru minta lagi anggaran di Pokok," tegas Djayadi.
(tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: