Perda Pajak Burung Walet Beratkan Pengusaha di Wajo

Pasalnya, Perda tersebut dinilai memberatkan para pengusaha lantaran adanya pajak 10% yang dipungut, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

hardiansyah/tribunwajo.com
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Komunitas Budidaya Walet Indonesia (Kombudawi) Kabupaten Wajo mendatangi kantor DPRD Wajo, Rabu (6/11/2019) sore. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Burung Walet dikeluhkan para pengusaha burung walet.

Pasalnya, Perda tersebut dinilai memberatkan para pengusaha lantaran adanya pajak 10% yang dipungut, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Cedera Engkel Kaki Kanan Pluim Kambuh, Tak Dibawa ke Palangkaraya?

Hal tersebut terungkap saat sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Komunitas Budidaya Walet Indonesia (Kombudawi) Kabupaten Wajo mendatangi kantor DPRD Wajo, Rabu (6/11/2019) sore.

Menurut Ketua Kombudawi Wajo, Hariyadi, dirinya mengaku heran dengan diberlakukannya kembali perda tersebut.

Warga Libureng Bone Parangi Kerabatnya Sendiri

Sebab, menurutnya perda tersebut sudah pernah ditolak.

"Selama ini sarang burung walet yang diekspor dan dikonsumsi dalam negeri sudah dikenakan pajak dan dibebankan kepada petani walet, petani dan pengusaha burung walet selama ini juga membayar pajak penghasilan," katanya.

Inilah Sosok Driver Ojol Pakai Moge 649 CC, Bikin Syok Harga Motor Setara dengan Mobil Avanza

Ditambahkannya pula, burung walet adalah burung yang hidupnya tidak tahan lama dan tidak ada jaminan bisa menetap di suatu tempat sehingga tidak ada jaminan burung walet dapat menetap di petani tersebut.

Bahkan, untuk membangun rumah burung walet dibutuhkan biaya yang sangat mahal dan untuk memetik hasilnya dibutuhkan waktu 3 tahun.

Kebanggaan Bangsa, Pebalap Asal Bulukumba Andi Gilang Membalap Semusim Penuh di GP Moto2 2020

"Agar modal kembali dibutuhkan waktu 10 tahun bahkan 90 persen petani burung walet mengalami kegagalan," katanya.

Salah satu anggota DPRD Wajo penerima aspirasi, Muhammad Ridwan menyebutkan akan menindaklanjuti aspirasi para pengusaha burung walet tersebut.

SKOR 1-0, Link Live Streaming TV Online Indosiar Persib vs PSIS Semarang, Akses via HP Tanpa Buffer

"DPRD akan melakukan revisi terhadap Perda tersebut karena ada resistensi dari masyarakat terutama Komudawi," katanya.

Diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten Wajo telah menyerahkan tiga ranperda ke DPRD Wajo, Selasa (5/11/2019) kemarin.

VIDEO: Sudah Kaya Tapi Masih Gugat Usaha Orangtua, Pengusaha Parepare Ini Disebut Durhaka

Salah satunya adalah perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Burung Walet. Pada draft perubahan tersebut, pajak yang semula dipungut 10% akan dikurangi menjadi 5%.

Lucinta Luna Perang dengan Boy William di Instagram, Emosi saat Dipanggil Gini, Muhammad Fatah?

Terbuka, Pasar Ekspor Rempah dan Sarang Burung Walet ke AS

Adanya tren industri pangan, obat dan kosmetika organik di Amerika Serikat saat ini, menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melebarkan pangsa pasar bagi produk pertaniannya. Indonesi memiliki potensi besar rempah dan produk organik, karenanya Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong ekpor ke berbagai negara. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved