DPRD Desak Bupati Takalar Taati Peraturan Kemendagri

Hal itu disampaikan Komisi 1 DPRD Takalar ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

DPRD Desak Bupati Takalar Taati Peraturan Kemendagri
ari maryadi/tribungowa.com
Rapat dengar pendapat DPRD Takalar bersama Kepala BKPSDM Takalar, Senin (4/11/2019) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar mendesak Bupati Takalar Syamsari Kitta agar patuh terhadap undang-undang.

Hal itu disampaikan Komisi 1 DPRD Takalar ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar, Senin (4/11/2019) siang.

Usai pertemuan, DPRD memberi rekomendasi penggantian pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Takalar menaati UU administasi kependudukan (adminduk) dan Peraturan Mendagri.

VIDEO: Terjual 70 Persen, Begini Tampilan Apartemen Tamansari Skaylounge Makassar

Ini Perbedaan Slip Biru dan Merah pada Surat Tilang Polres Tana Toraja

Aksi Premanisme di RS Dadi Makassar, Pembesuk Dimintai Uang, Menolak Diancam Badik

"Hasil rapat dengar pendapat, kita minta Bupati Takalar untut taat aturan," kata Ketua Komisi 1 DPRD Takalar, Nurdin HS kepada Tribun.

Komisi 1 DPRD Takalar merupakan mitra kerja dari BKPSDM Takalar. Bupati Takalar Syamsari Kitta diminta segera menindaklanjuti rekomendasi ini.

"Kita minta Bupati Takalar patuhi Undang-undang Kemendagri. Deadline-nya ya secepatnya," beber Nurdin.

Aturan yang dimaksud yakni Undang-undang No 24 Tahun 2013 dan Peraturan Kemendagri No 76 Tahun 2015.

Nurdin HS mengaku baru mengetahui jika demosi pejabat Dinas Dukcapil yang dilakukan Bupati Takalar ditolak Kemendagari. Hal itu baru ia ketahui usai rapat dengar pendapat.

Meski demikian, DPRD Takalar tidak memberi sanski kepada Bupati Takalar atas pelanggaran ini. DPRD hanya memberi rekomendasi untuk segera menindaklanjuti surat Kemendagari.

"Ternyata sudah ada surat penolakan Kemendagri. Jadi kita minta pak bupati patuhi aturan. Tidak ada sanski, sementara hanya itu saja," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved