Ombudsman Minta DPRD Panggil Bupati Takalar Soal Demosi Pejabat

Syamsari Kitta tercatat sudah dua kali melanggar aturan dengan mengganti pejabat Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Takalar, Farida.

Ombudsman Minta DPRD Panggil Bupati Takalar Soal Demosi Pejabat
Ari Maryadi/tribun Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Arsyad mengambil sumpah jabatan pejabat baru Abdul Wahab Muji, Jumat 18 Oktober 2019 lalu. Pejabat lama Farida melonak penggantian dan tidak hadir dalam pemberhentian. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Bupati Takalar Syamsari Kitta dinilai semestinya tidak melabrak aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam demosi pejabat.

Syamsari Kitta tercatat sudah dua kali melanggar aturan dengan mengganti pejabat Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Takalar, Farida.

Baca: Nirawati Bahas Transparansi Pemerintah di Pangkep

Baca: Tim Putri PSM Kembali Kalah Atas Persipura, 3 Gol Tanpa Balas

Baca: Fraksi PKS DPRD Sulsel Canangkan Jumat Sebagai Hari Aspirasi

Baca: VIDEO: Kondisi Terkini Pasca Angin Puting Beliung Terjang Rumah Warga di Kecamatan Tellu Limpoe

Baca: Pengakuan Adi Meniduri Saudara Sendiri Berdalih Tes Keperawanan, Kronologi

Ombudsman menilai, DPRD Takalar semestinya memanggil Bupati Takalar untuk dimintai tanggapan atas demosi yang menuai kontroversi.

Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dinilai tidak boleh diam saja dalam masalah demosi kontroversi ini.

"DPRD Takalar sudah bisa memanggil Bupati untuk memintai tanggapan. DPRD jangan diam saja," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, M Subhan Djoer kepada Tribun, Minggu (3/11/2019).

Subhan menegaskan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala dinas dukcapil kabupaten ada pada Kemendagri. Hal itu bersifat final dan mengikat.

Menurutnya, peristiwa pertama harusnya menjadi pelajaran bagi Bupati Takalar Syamsari Kitta. Kesalahan yang sama semestinya tidak terjadi untuk kedua kalinya.

"Karena hal itu akan berefek pada pelayanan Disdukcapil kepada masyarakat," bebernya.

Subhan juga meminta Bupati Takalar Syamsari Kitta mengikhlaskan untuk urusan penggantian pejabat Dinas Dukcapil ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka karena undang-undangnya memang begitu, katanya.

"Lebih baik urusi yang lain saja jangan mengganggu kewenangan yang satu itu, karena memang bukan kewenangannya," bebernya.

Halaman
1234
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved