Wacana Larangan Bercadar, Politisi PKS Wajo: Tak Perlu Atur Masalah Pakaian, yang Penting Sopan
Meski sebatas wacana, tapi Fachrul Razi menyebutkan sementara dalam kajian apakah pelarangan tersebut efektif.
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
"Kami sangat menyesalkan atas kenaikan tarif BPJS sebesar seratus persen karena sangat membebani masyarakat dan tidak berbanding lurus dengan Undang-undanf dasar 45," katanya, Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
"Dengan kenaikan ini sama halnya mencederai hak asasi sebagai warga negara yang berhak memperoleh manfaat dari jaminan sosial utamanya di bidang kesehatan," katanya.
Pihaknya pun sangat menolak apa yang telah diteken Joko Widodo tersebut.
Menurutnya, dengan menaikkan tarif iuaran BPJS Kesehatan, negara terkesan ingin abai pada pelayanan dasar kepada masyarakat.
Wabup Mamasa Minta Camat Imbau Warga Menata Kandang Ternak
Udin Bunuh Bapaknya Lalu Dibuang ke Septic Tank, Bapak Selingkuh dengan Tetangga, Kata Ibu?
Pemuda Islam Luwu Utara Tak Setuju Iuran BPJS Dinaikkan
"Intinya kami sangat menolak kenaikan iuran BPJS karena kesehatan adalah layanan sosial dasar, dan negara harus hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima," katanya
Dalih pemerintah yang menaikkan iuran BPJS dengan alasan mengatasi defisit bukanlah solusi tepat.
"Karena kalau hanya mengatasi defisit bukan solusi menaikkan iuran karena diindikasikan pengelolaan BPJS bermasalah tambahan," katanya. (TribunWajo.com)
Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
