Rekomendasi Refleksi SK-HD Diserahkan ke DPRD Takalar

Rekomendasi Refleksi SK-HD Diserahkan ke DPRD Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Tiga rekomendasi hasil rapat akbar Refleksi P22 Syamsari Kitta-Haji Dede resmi diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Kamis (31/10/2019) siang.

Rekomendasi ini dibawa oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Group Whatsapp Diskusi Takalar.

Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama 11 anggota dewan menerima penyerahan rekomendasi refleksi pemerintahan Syamsari Kitta-Haji Dede ini.

Baca: Lowongan Kerja - PT Mitsubishi Motors Banyak Posisi, Lulusan S1, Cek Syarat & Link Daftar Online

Baca: KPK Sebut Fahri Hamzah PKS Sebar Hoax, Tanggapi Video di YouTube Deddy Corbuzier, Termasuk soal Gaji

Baca: Kata-kata Happy Hari Halloween 2019 Tanggal 31 Oktober, Maksud Trick or Treat hingga Tragedi

Pertemuan berlangsung dan dialog berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah Kantor DPRD Takalar, Kamis (31/10/2019) siang

Ketua DPRD Darwis Sijaya mengatakan penyerahan dokumen hasil rapat akbar refleksi P22 SK-HD akan dikaji terlebih dahulu dalam waktu dekat.

Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan akan mendesak pemerintahan Syamsari Kita-Haji Dede memberikan klarifikasi.

Antara lain soal polemik mutasi dan demosi, pengelolaan APBD 2018 - 2019, maupun dana desa.

“Kita akan meminta klarifikasi terhadap Bupati Takalar terkait polemik terjadi yang kurang lebih selama dua tahun," kata Darwis.

Darwis melanjutkan, rekomendasi mengenai penerapan hak angkat mesti dibicarakan dengan seluruh anggota fraksi.

Pembicaraan itu dinilai penting untuk memastikan apakah hak angket perlu atau tidak dilakukan.

"Soal Hak Angket apakah akan dilakukan atau tidak, tergantung hasil kajian seluruh fraksi."kata Darwis.

Di tempat yang sama, Andi Noor Zaelan dari Fraksi Takalar Hebat mengatakan Hak Angket dapat dilakukan jika kondisi memaksa.

"Hak Angket tidak mustahil dilakukan. Cuman sekarang, DPRD dihadapkan pembahasan RAPBD 2020. Jadi kita lihat dahulu," beber Andi Ellang, sapaannya.

Sementara itu perwakilan Grup Distak, Imran AR Mursali menerangkan bahwa pihaknya sebenarnya pesimis dengan keberanian DPRD melakukan Angket.

"Di forum tadi kelihatan. DPRD tidak bisa dijadikan sandaran untuk memperbaiki keadaan di Takalar. Mereka takut kehilangan momentum di pembahasan APBD," imbuh Imran.

Aktivis anti korupsi itu menambahkan bahwa pihaknya hanya menjalankan hasil rekomendasi Rapat Akbar.

"Kan masyarakat meminta DPRD melakukan Hak Angket. Aspirasi itu kami teruskan. Tapi beginilah DPRD kita. Mungkin kami akan perkuat pengawasan ke DPRD," kata Imran.

Untuk diketahui, Rapat Akbar yang diikuti ratusan orang beberapa waktu lalu, menghasilkan tiga poin penting.

Pertama, meminta Kemendagri mencabut status Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Takalar akibat mutasi yang amburadul.

Kedua, Rapat Akbar meminta Aparat Penegak Hukum memeriksa Bupati Takalar akibat banyaknya penyelewengan APBD.

Ketiga, meminta DPRD untuk membentuk Hak Angket untuk menyelidiki banyaknya pelanggaran di Pemkab Takalar.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: