Daeng Manye Siap Jalankan 32 Rekomendasi DPRD Takalar, Infrastruktur dan Ekonomi Digital Prioritas

Ringkasan Berita:

• DPRD Takalar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Pansus LKPJ 2025 dengan 32 rekomendasi untuk pemerintah daerah. 
• Bupati Firdaus Daeng Manye menegaskan apresiasi dan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai arah perbaikan kebijakan pembangunan.

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh rekomendasi dewan sebagai arah perbaikan pembangunan ke depan.

Hal itu disampaikan Mohammad Firdaus Daeng Manye saat rapat paripurna DPRD Takalar terkait laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 di kantor DPRD Takalar, Kamis (30/4/2026).

Dipimpin Ketua DPRD Muhammad Rijal dan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta OPD.

Pansus LKPJ yang diketuai Habibie Abdullah menyampaikan 32 poin rekomendasi, mulai dari aspek administrasi hingga substansi pembangunan.

Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD dan menilai rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Takalar. Rekomendasi ini menjadi masukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Daeng Manye.

Ia menegaskan, seluruh catatan strategis dari DPRD tidak akan diabaikan.

Baca juga: Rumah Layanan Warga di Sabintang Takalar Diserbu Warga, Program Pattallassang Permudah Administrasi

Pemerintah daerah akan mempelajari dan menindaklanjuti setiap poin secara serius sebagai langkah penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Menurut Daeng Manye, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Takalar sejauh ini berjalan solid dan menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Kerja sama dan sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Ini yang harus terus kita jaga,” tegasnya.

Pemkab Takalar saat ini tengah mengakselerasi pembangunan dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah, khususnya melalui penguatan ekonomi digital.

Daeng Manye pun mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ Habibie Abdullah menekankan bahwa sektor infrastruktur menjadi perhatian utama dalam rekomendasi DPRD, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya validitas data pembangunan serta kembali mendorong pengaktifan RS Galesong yang hingga kini belum terealisasi.

Rapat paripurna yang berlangsung hingga pukul 15.10 Wita itu ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Takalar.