DPRD Mamasa Nilai Alasan Keterlambatan Gaji Honorer RSUD Kondosapata Tidak Masuk Akal

Yang berikut kata Jupri, pihaknya juga mesti mendorong pihak keuangan agar urusan yang diangap urgen harus diutamakan.

"Kita juga akan dorong teman-teman di keuangan agar yang sekaitan dengan kesehatan itu diutamakan," pungkasnya.

Baca: Pilkada Barru 2020, Suardi Saleh dan Malkan Amin Bersaing Rebut Dukungan Partai

Tenaga Kontrak Mogok Kerja, DPRD Mamasa Sidak RSUD Kondosapata, Ini Temuannya

Mogok kerja yang dilakukan tenaga kontrak di RSUD Kondosapata Mamasa, Sulbar, mengundang reaksi berbagai pihak.

Setelah sebelumnya wakil bupati memanggil direktur, sejumlah anggota DPRD Mamasa juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kondosapata Mamasa, yang berada di Kecamatan Balla.

Sidak itu menindak lanjuti aksi mogok kerja yang dilakukan tenaga kontrak karena honornya belum dibayar sejak bulan Juli hingga Oktober.

Baca: Lanjutan Sidang Pembunuhan di Wisma Benhil Makassar, Kama Cappi Ditegur Hakim

Sidak itu dipimpin langsung Wakil Ketua I, David Bambalayuk didampingi Wakil Ketua II Juan Gayang Pongtiku dan sejumlah anggota komisi II DPRD Mamasa, Rabu (30/10/2019) siang.

David Bambalayuk mengatakan, sidak yang dilakukan adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi di RSUD.

Ia menuturkan, karena hal itu menjadi isu nasional, sehingga dianggap sebuah masalah bagi rakyat Mamasa yang mesti diselesaikan.

Baca: Andi Sukma Didampingi Istri Ketiga Kembalikan Formulir Balon Bupati Luwu Utara

Dengan begitu, Sidak ini bertujuan agar DPRD melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang harusnya menjadi solusi.

Dari hasil Sidak yang dilakukan, ditemukan bahwa yang menjadi penyebab gaji honorer lambat dibayarkan yaitu terkendala di manajerial.

"Hanya persoalkan pencairan dana terlambat karena sistim yang mungkin kurang baik, apakah di RSUD atau di keuangan," ujar David.

Baca: Reuni Akbar Kedokteran UMI Makassar Dirangkaikan Baksos, Alumni dari Penjuru Nusantara Hadir

Menurut dia, kondisi itu sangat memprihatinkan bagi tenaga kontrak, karena hanya bergaji Rp 625.000 dan dibayarkan per triwulan.

"Apa yang mereka mau makan, apa yang mau dibayarkan ojek, sementara tenaganya sangat dibutuhkan," tuturnya.

Dengan demikian, David beranggapan perlu adanya solusi yang diberikan oleh Pemda Mamasa.

Baca: Poligami, Sulmankar Terancam Diproses Pemprov Sulsel, Dianggap Lakukan Kekerasan ke Perempuan

Sehingga, yang diusulkan oleh DPRD, yaitu gaji tenaga kontrak khusus di RSUD agar dibayarkan per bulan.