'Bagi-bagi Kue' Menteri Kabinet Jokowi, Wakil Mendag: Dimana-mana Begitu
Menurut politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, pembagian jabatan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah hal biasa.
TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Menteri Perdagangan (Mendag), Jerry Sambuaga menanggapi isu ‘bagi-bagi kue’ jabatan di kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Menurut politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, pembagian jabatan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah hal biasa.
“Karena memang dimana-mana begitu, itu sah-sah saja,” ungkap Jerry saat diundang dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Sabtu (26/10/2019).
Menurut Jerry, jabatan menteri dan wakil menteri adalah jabatan politik.
Pilu! Gegara Tak Ada Dokter Jaga, Ibu Hamil Meninggal Dunia dalam Proses Persalinan
Dipergoki Berzina, PA juga Berstatus ini, Polisi Sita Kondom dan Tisu Bekas
Live Streaming PSIS VS Borneo FC, Bisa Diakses di Link Ini
Ini berarti jabatan ini bisa diberikan kepada siapapun tanpa memandang lantarbelakang seseorang.
“Jabatan yang bisa diberikan kedapa siapapun, dengan latarbelakang apapun, dengan profesi apapun. Dan juga tanpa melihat dikotomi antara partai politik atau professional,” ungkapnya.
Pria berumur 34 tahun ini melihat, dengan melibatkan banyak orang mampu memperkuat kerjasama di Kabinet Indonesia Maju.
“Kami melihat jabatan ini dimaksukan untuk memperkuat kerja tim,” kata Jerry.
Lanjut Jerry, hadirnya 12 wakil menteri seperti dirinya bukan sesuatu yang aneh dan berlebihan.
Menurutnya, wakil menteri akan membantu para menteri dalam membantu tugas struktural dan fungsional.
“Saya pikir itu tidak masalah, memang seharusnya begitu,” ujar Jerry.
“Jadi Kabinet Indonesia Maju, bisa didukung banyak elemen,”tambahnya.
Jerry menambahkan, peran partai politik dalam pemerintah sangat penting. Penyelenggaran negara dan pemerintah harus mendapat dukungan dari seluruh elemen.
“Kita juga bicara partai politik yang saling dukung, partai politik diperlukan,” tegasnya.
Jerry juga mengingatkan betapa pentingnya keberadaan partai politik baik di tingkat local maupun nasional
