Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Sosial sebagai leading sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meminta agar meningkatkan sinergitas menuju 6 T.

6 T yang dimaksud yakni tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa sekaligus Ketua Timkor Bansos Pangan Muchlis.

Baca: Gadis Lulusan S2 Dinikahi Sopir Truk, tapi Reaksi Orang Sekampung dan Kerabat Sungguh Tak Pantas

Baca: Jelang Bigmatch MU vs Liverpool, Ada kabar Bagus untuk Solskjaer. Laga Panas Dipimpin Wasit Termahal

Baca: Tanpa 5 Pilar, Arema Tetap Yakin Kalahkan PSM. Singo Edan Punya 2 Senjata Andalan!

Ia menjelaskan, pertama, tepat sasaran yakni penyalurannya tidak dibenarkan lebih dari jumlah penerima. Dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 30.417.

Kedua, tepat waktu yaitu penyalurannya betul-betul dilakukan setiap bulannya. Ketiga, tepat harga yakni harga beras yang ditawarkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Kemudian, keempat, tepat jumlah yakni seluruh KPM harus mengetahui berapa jumlah beras maupun jumlah telur yang bisa didapatkan warga. Nominal bantuan berupa non tunai yang diserahkan sebesar Rp110.000 per KPM.

Kelima, tepat kualitas yaitu  jenis beras yang ditetapkan pemerintah yakni jenis medium harus digunakan dengan benar.

"Jangan jenis medium yang diperintahkan lantas di lapangan jenis beras yang diterima masyarakat itu tidak boleh di bawah medium atau minimal medium," kata Muchlis, Rabu (16/10/2019).

Lanjut Muchlis, keenam adalah tepat administrasi. Poin ini menjadi hal paling penting yang perlu diingat dengan melihat persoalan yang dilalu beberapa tahun lalu.

Adanya persoalan penyaluran BPNT di tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran agar ke depan tidak terjadi dan terulang di masa-masa akan datang.

"Terkadang kita mengabaikan poin ini, sementara jika hal ini disepelekan maka bisa berujung pada pidana," ujarnya.

Muchlis pun berharap, seluruh proses penyaluran BPNT hingga akhir tahun mendatang dapat berjalan sesuai mekanismenya.

"6 T ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Mulai dari tingkat manager suplayer, suplayer, agen hingga ke KPM, " harapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa memimpin Rapat Koordinasi Program BPNT Kabupaten Gowa 2019 di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (15/10/2019) kemarin.

Bupati Gowa Klaim Tekan Kemiskinan ke Angka 7.8 Persen

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyampaikan angka Kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen.

Angka ini berada di bawah Sulawesi Selatan yang berjumlah 8,87 persen dan nasional 9,66 persen.

Data tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018.

Sementara angka pengangguran Gowa sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen.

Baca: Karni Ilyas Posting Topik ILC TV One Misteri Penusukan Wiranto, Netizen: Kok Misteri? Rocky G Hadir?

Baca: Lowongan Kerja BUMN Bank BTN Cari Karyawan Baru, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online di Sini!

Baca: Curhat Ina Yuniarti soal Perlakuan Buruk dari Sesama Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Adnan menyampaikan kondisi pengangguran dan kemiskinan Gowa ini dalam essai Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Dalam pertemuan itu Adnan mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan.

Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi.

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat.

Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja.

Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat," bebernya.

"Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank," sambungnya.

Adnan melanjutkan, dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik. Salah satunya pada 2015 berada pada Rp1,4 trilyun.

"Dampaknya daya beli masyarakat meningkat," tegas Bupati Adnan.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menuturkan pemerintah daerah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Menurutnya, hal itu mesti dilakukan untuk mendorong pemerataan distribusi pendapatan di daerah, termasuk Kabupaten Gowa.

Adnan mengaku menerapkan hal itu dalam kebijakan pemerintahan di wilayah Kabupaten Gowa sejak 2016 hingga 2021 mendatang.

Pembangunan ekonomi dinilai harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.

Ia menjelaskan pengangkatan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gowa.

UMKM dinilai merupakan penopang perekonomian rakyat. Terbukti UMKM tahan terhadap krisis ekonomi pada 1998 lalu.

"Terlebih lagi karena sektor UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang perdagangan, jasa maupun produksi," kata Adnan.

Harapan Adnan Purichta Ichsan ke Pimpinan DPRD Gowa

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, berharap pimpinan definitif DPRD Gowa ikut bersinergi membangun daerah.

Adnan menyebut, formasi empat unsur pimpinan sangat baik dengan adanya keterwakilan dua perempuan.

"Pimpinan yang dilantik hari ini dengan formasi yang cukup bagus. Dua laki-laki dan dua perempuan," katanya seusai pelantikan.

Jamaluddin Syamsir Temui Ketua MUI Bulukumba, Ini Pesan ke JMS Jika Terpilih Jadi Bupati

Pelantikan Pimpinan DPRD Gowa, Bupati Adnan Purichta: RAPBD 2020 Menanti

Usai Daftar PKS, Iqbal Abd Djalil Buru Rekomendasi PAN Makassar

"Saya pikir formasi ini akan membuat dinamika yang ada di DPRD itu semakin baik," bebernya.

"Kita berharap pimpinan yang baru bisa melanjutkan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Gowa," katanya.

Adnan selaku orang nomor satu Pemkab Gowa, menyampaikan pembahasan RAPBD Gowa Tahun 2020 sudah menanti bagi DPRD.

Menurutnya, pemerintah daerah mesti melakukan percepatan untuk pembahasan anggaran.

Sebab anggaran pusat melalui APBN 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah pusat akhir September lalu.

"Pembahasan RAPBD Tahun 2020 sudah menanti untuk segera dibahas ke depan. Apalagi APBN telah disahkan oleh pemerintah pusat pada akhir September," lanjutnya.

"Sehingga kita akan melakukan percepatan-percepatan pada awal Oktober ini dalam rangka mempersiapkan pengesahan RAPBD Kabupaten Gowa tahun 2020," bebernya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: