Jamaluddin Syamsir Temui Ketua MUI Bulukumba, Ini Pesan ke JMS Jika Terpilih Jadi Bupati

TRIBUN TIMUR.COM, BULUKUMBA- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bulukumba Tjamiruddin melakukan pertemuan dengan bakal calon (Balon) Bupati Bulukumba Jamaluddin Syamsir. 

Dalam pertemuan dengan tokoh Bulukumba itu, sejumlah saran yang disampaikan oleh Tjamiruddin kepada Jamaluddin yang akrab disapa oleh JMS. 

Usai Daftar PKS, Iqbal Abd Djalil Buru Rekomendasi PAN Makassar

5 Fakta Bidan Istri Polisi dan Dokter Ketahuan Berhubungan Badan Gegara Cap di Kemaluan, Kronologi

Wabup Mamasa Imbau Warga Bertanggungjawab Gunakan Medsos, Ini Alasannya

RAMALAN ZODIAK CINTA SELASA 15 Oktober 2019: Capricorn Stop Menghindar & Scorpio Ayo Bertindak

Mengenal Yellow Claw,Duo DJ Belanda yang Terpesona dengan Lagu versi Koplo Arindi Putry asal Kendari

BREAKING NEWS: Kebakaran di Pammana Wajo, Rumah dan Kios Warga Ludes

Dalam pertemuan itu, layaknya sebagai anak yang punya hajatan penting, tentu menjadi kewajiban untuk meminta restu, mendengarkan saran dan masukan-masukan sekaligus “mappatabe” kepada orang tua, termasuk orang-orang yang dituakan.

“ Ketua MUI itu sudah seperti orang tua saya, makanya wajib hukumnya saya minta restu dan mendengarkan wejangan-wejangan dari beliau, khususnya dalam upaya pembangunan sosial keagamaan masyarakat Bulukumba", ungkap JMS.

Pada pertemuan yang berlangsung di kediaman ketua MUI, di JL. H.Abd. Karim Kota Bulukumba, Senin (14/10/2019) .

Tjamiruddin selaku Ketua MUI menitipkan kepada JMS, jika kelak masyarakat memberi amanah kepada JMS untuk menjadi Bupati, maka hal utama yang diminta adalah mengaktifkan kembali crash program keagamaan yang ada di Bulukumba.

Permintaan Ketua MUI disambut baik oleh JMS, sebab memang dalam visi misinya untuk mewujudkan Bulukumba Berjaya, salah satu yang diprioritaskan adalah mendorong pembangunan sosial keagamaan dengan kembali mengaktifkan dan merevitalisasi crash program keagamaan.

“ Bulukumba ini dikenal sebagai daerah yang menjungjung tinggi nilai-nilai sosial keagamaan, makanya penting untuk dioptimalkan beberapa regulasi yang bisa meningkatkan akhlakul Karimah dan kesalehan sosial masyarakat Bulukumba” tegas JMS.

Bahkan JMS menilai, jika crash program keagamaan diaktifkan, maka tidak sulit lagi kita memikirkan cara untuk mensejahterakan para Imam Masjid yang ada di Desa dan di Kelurahan, termasuk meningkatkan kesejahteraan para guru TKA/TPA dan kesejahteraan Guru mengaji tradisional yang ada di desa-desa.

Secara teknis, JMS menjelaskan, bahwa dengan mengaktifkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat, infaq dan sedekah dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba saja itu sudah bisa dipakai untuk membiayai program sosial keagamaan.

Dari hasil Zakat, Infaq dan sedekah itulah yang nantinya didistribuksikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Imam Masjid, Guru TKA/TPA serta Guru mengaji Tradisional.

“ Zakat, Infaq dan sedekah dari kalangan ASN Lingkup Pemkab Bulukumba, insya Allah bisa dipakai untuk kesejahteraan Imam Masjid, Guru TKA/TPA dan juga kesejahteraan Guru-guru Mengaji tradisional yang ada di Desa-desa”, Kata JMS.

Selain itu, menurut JMS zakat juga bisa dipakai untuk pemberdayaan Ummat. "Jika nanti diberi amanah untuk memimpin Bumi Panrita Lopi, maka keberadaan Zakat bisa dioptimalkan fungsinya untuk bantuan modal usaha bagi masyarakat", kunci JMS. (*)

2 Bulan Pascadilantik, Anggota DPRD Bulukumba Belum Kerja Maksimal

 Aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Bulukumba mulai menyoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah tersebut.

Pasalnya, sudah masuk bulan ketiga mereka menjabat sebagai anggota DPRD Bulukumba namun dinilai belum bekerja dengan baik. 

Kondisi Terbaru Menkopolhukam Wiranto Usai Ditikam Abu Rara, Dokter Temukan 2 Luka di Perut

Dinkes Enrekang Teken Kerjasama Dengan Japfa, Untuk Apa?

3 LINK Live Streaming Brasil vs Senegal - Live MolaTV dan Live TVRI GRATIS! Mulai Pukul 19.00 WIB

Mabes Polri Curiga Pelaku Penyerangan Wiranto Jaringan ISIS, Alasannya

KRONOLOGI LENGKAP Menkopolhukam Wiranto Ditusuk Syahril Alamsyah alias Abu Rara Pakai Gunting

" Saat ini negara sudah memberikan beberapa hak sebagai anggota DPRD, seperti hak orientasi, hak keuangan. Namun seperti yang kita lihat hingga saat ini DPRD masih terkesan jalan di tempat," kata Direktur Kopel Bulukumba Muhammad Jafar kepada Tribun. 

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba menyebutkan, memasuki bulan ke 3 pasca pelantikan, DPRD Bulukumba masih jalan di tempat.

Penilaian ini bukan tanpa alasan, soalnya hingga saat ini, Alat Kelengkapan DPRD belum terbentuk. Selain itu, Tatib yang menjadi pedoman bagi DPRD juga belum ditetapkan.

" Ini baru awal, tapi sepertinya kita tak bisa berharap banyak dari mereka. Mereka lambat dalam bekerja," kata Muhammad Jafar dalam rilisnya, Kamis (10/10/2019).

Belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD ini membuat DPRD tidak dapat menjalankan Fungsinya. Karena sesungguhnya Fungsi Pengawasan DPRD ada pada Alat Kelengkapan, Ketua sebagai juru bicara dari hasil pembahasan pada Alat Kelengkapan.

Saat ini, DPRD baru menetapkan Non Alat Kelengkapan yaitu Fraksi. Fraksi itu hanya perpanjangan tangan partai.

Karena keterlambatan DPRD menetapkan Alat kelengkapan ini akan berpengaruh terhadap pembahasan APBD 2020. Termasuk akan mempengaruhi kualitas APBD 2020 mendatang.

Lebih lanjut dikatakan Jafar, berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020, harusnya saat ini sudah masuk tahapan pembahasan RAPBD 2020.

"Karena yang berwenang melakukan pembahasan APBD itu adalah Alat Kelengkapan DPRD," tambah Jafar.

Lebih lanjut dikatakan Jafar, DPRD harusnya segera bekerja untuk rakyat. Karena Rakyat sudah membayar mereka selama 2 bulan.

Rakyat juga sudah membiayai peningkatan kapasitasnya selama lima hari di Makassar beberapa waktu lalu.

Kalaupun saat ini beberapa anggota DPRD yang menerima Aspirasi bahkan ada yang turun langsung ke masyarakat.

Itu masih sebatas anggota yang bekerja sebagai person, belum bekerja atas nama Alat Kelengkapan DPRD, dan hasil penyerapannya belum hanya bisa dikomunikasikan di Fraksi karena bisa di kelola atas nama DPRD. (*)

Sementara dikonfirmasi terpisah Ketua DPRD Bulukumba Rijal mengatakan bahwa dirinya belum bisa bekerja dengan maksimal karena dirinya baru status ketua sementara.

" Saya ini masih status ketua sementara dan nanti Senin pekan depan baru ada penetapan ketua defenitif," kata politisi PPP Bulukumba.

Ia juga berharap agar Kopel dapat memberinya solusi terkait masalah itu agar dewan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: