KABAR BURUK bagi Dunia Kampus, Ristekdikti Berlakukan Moratorium Pendirian Universitas hingga 2024

Alih-alih membangun universitas, Kemenristekdikti bakal menyetujui pembangunan politeknik dengan syarat harus bekerja sama dengan industri

KABAR BURUK bagi Dunia Kampus, Ristekdikti Berlakukan Moratorium Pendirian Universitas hingga 2024
Shutterstock
KABAR BURUK bagi Dunia Kampus, Ristekdikti Berlakukan Moratorium Pendirian Universitas hingga 2024 

Kabar Buruk bagi Kampus-kampus, Ristekdikti Berlakukan Moratorium Pendirian Universitas hingga 2024

TRIBUN-TIMUR.COM-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti) menekankan tidak lagi menyetujui pembangunan Universitas di Indonesia, setidaknya pada periode pemerintahan Presiden RI Joko Widodo hingga tahun 2024 mendatang.

Alih-alih membangun universitas, Kemenristekdikti bakal menyetujui pembangunan Politeknik dengan syarat harus bekerja sama dengan industri dalam menyerap tenaga kerja.

"Kita membuat revitalisasi pendidikan vokasi. Kemenristekdikti tidak lagi memberikan izin untuk universitas. Kita hanya memberikan izin untuk pembangunan Politeknik baru dengan kerjasama industri," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, Kemenristekdikti Patdono Suwignjo di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Patdono mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pendidikan Politeknik, mengingat tidak seimbangnya mahasiswa lulusan Politeknik dengan lulusan Universitas. 

Universitas Gadjah Mada
Universitas Gadjah Mada (handover)

Apalagi, visi misi Presiden RI Joko Widodo di tampuk kepemimpinan periode keduanya fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, disamping infrastruktur.

"Untuk itu pemerintah buat revitalisasi untuk tahun 2019-2024. Pemerintah inginnya ada tambahan 200 Politeknik, jadi totalnya 500 dari 300 yang sudah ada," ungkap Patdono.

Selain menutup perizinan untuk membangun universitas, Kemenristekdikti juga berencana meningkatkan mutu pendidikan vokasi yang telah ada.

Adapun dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki mutu senilai Rp 4 triliun hingga 5 triliun setiap tahun dalam waktu 3 tahun.

Peningkatan mutu ini juga meliputi pelatihan dosen non-praktisi ke luar maupun dalam negeri sampai mendapat sertifikat uji kompetensi berdasarkan mata kuliah yang diajarnya

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved