Yonmarhanlan VI Makassar Gelar Upacara Kenaikan Pangkat di Dasar Laut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Biasanya upacara kenaikan pangkat digelar di lapangan terbuka atau dalam gedung.

Namun, Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) VI Makassar, punya cara berbeda dalam melaksanakan upacara Kenaikan Pangkat (Kenkat) itu.

Upacara kenaikan pangkat ala Yonmarhanlan VI kali ini dilaksanakan di dasar laut perairan Makassar.

Baca: Aktivis 98 Fadjroel Rachman Beberkan Perbedaan Demo 1998 dengan Demo 2019, Ini Katanya, dan Profil

"Upacara Kenkat Yonmarhanlan VI kali ini terbilang unik. Pasalnya, dilaksanakan di kedalaman 20 meter di pulau Samalona Makassar, pada minggu (06/10/2019)," kata Kadispen Lantamal VI Makassar, Kapten Laut (KH) Suparman Sulo kepada tribun, Minggu (6/10/2019)

Upacara yang penuh dengan tantangan itu, kata Suparman Sulo, berjalan dengan lancar meskipun harus berhadapan dengan arus bawah air di pulau Samalona yang terbilang cukup kuat.

"Dengan aba-aba isyarat, prosesi upacara kenkat ini dapat berjalan sampai sukses selesai," ujarnya.

Baca: Komentator Bola Bung Kusnaeni Ikut Bersaing di Kandidat Exco PSSI, Ini Profilnya

Upacara Kenkat Yonmarhanlan VI di dasar laut itu dipimpin oleh Komandan Yonmarhanlan VI Makassar Letkol Mar Aang Andy Warta, M Tr (Opsla) dan Komandan upacara Kapten Mar Umar Dale.

Letkol Mar Aang Andy Warta, mengatakan bahwa upacara yang dilaksanakan di dasar laut itu sarat dengan makna filosofi laut sebagai pemersatu bangsa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga dan dilestarikan.

Baca: VIDEO: Sambutan Masyarakat Saat JK Pulang Kampung ke Bone

"Oleh karena itu Prajurit TNI AL sebagai prajurit matra laut di momen penting seperti upacara kenkat ini tidak ada salahnya digelar dengan melibatkan laut sebagai media tempat upacara. Dengan harapan agar prajurit tambah mencintai laut dan melestarikannya sekaligus menambah khasanah pengalaman bersama laut" ujarnya.

Maksud Mantan Kepala BIN Hendropriyono Sebut People Power Akan Berhasil Jika Marinir & AD Terlibat?

Maksud Mantan Kepala BIN Hendropriyono Sebut People Power Akan Berhasil Jika Marinir & AD Terlibat?

TRIBUN-TIMUR.COM,- PELANTIKAN Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 tinggal dua minggu lalu.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meyakini tidak akan ada gangguan berarti saat pelantikan.

Gerindra Minta Jatah Menteri ke Jokowi? Prabowo Bicara Pertemuannya dengan Ayah Kaesang & Megawati

Masih Berseteru dengan Atta Halilintar, Foto Syur Tanpa Busana Bebby Fey Banjir Komentar: Jos Gandos

Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Diisukan Retak, Nia Ramadhani Terseret Bukan Karena Ayu Ting Ting

"Saya kira TNI mendukung penuh pemerintahan yang sah."

"Tidak ada yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah selama TNI mendukung penuh," ucapnya, seusai menghadiri upacara HUT TNI ke-74 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Hendropriyono juga meyakini tidak bakal ada gerakan people power untuk menggulingkan pemerintahan.

Melainkan, hanya ada segelintir pihak yang memaksakan kehendak pada pemerintahan yang sah.

Dia mengungkapkan, pasukan TNI AD, AU, dan AL sangat solid mendukung pemerintahan Jokowi.

Apalagi, pucuk pimpinan di masing-masing matra TNI merupakan orang-orang pilihan Jokowi sendiri.

Kalaupun ada aksi, menurut Hendropriyono, ibarat jauh panggang dari api.

"Kalau saya ikuti media dan informasi yang bergulir, memang ada yang tujuannya mau menggulingkan Jokowi-Amin, tapi itu jauh api dari panggang. ‎

"Di mana-mana people power berhasil kalau Marinir dan Angkatan Darat terlibat di belakang mereka."

"Tapi ini Marinir dan Angkatan Darat sangat-sangat orangnya Jokowi."

"Kuncinya kalau zaman saya, Angkatan Darat dan Marinir ‎kalau setia di belakang pemerintah, demo bagaimanapun besarnya tidak akan tercapai," paparnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pihaknya untuk ikut mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019, pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu ia sampaikan seusai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan, Panglima TNI tak segan menyatakan siapa pun yang berniat menggagalkan pelantikan Presiden, akan berhadapan dengan TNI.

“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik."

"Termasuk berupaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” ujar Panglima TNI lantang.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang dimulai secara elegan serta damai, berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan, aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR, sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.

Menurut Wiranto, gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI."

"Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI."

"Hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru."

"Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan Presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Wiranto menjelaskan, gelombang baru ini akan berusaha memprovokasi masyarakat untuk memancing aparat keamanan agar bertindak lebih keras lagi, sehingga menciptakan korban.

Jika kemudian tercipta korban, menurut Wiranto, sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab itu akan memanfaatkan momentum.

Tujuannya, untuk menggelar gerakan yang lebih besar dengan tujuan menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintahan yang sah.

Wiranto mengatakan, sejumlah kalangan masyarakat akan dipancing dan dimanfaatkan untuk melakukan serangan kepada aparat keaman.

“Pelajar kemarin sudah berhasil mereka provokasi untuk menyerang masyarakat."

"Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu."

"Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” beber Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi dalam salah satu rancangan undang-undang.

Ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien, akan didenda Rp 1 juta.

Wiranto menegaskan informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada."

"Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuti provokasi seperti itu,” pintanya.

Senada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat ada pihak memanfaatkan demonstrasi tolak sejumlah RUU oleh mahasiswa di depan gedung DPR, untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, demo mahasiswa yang awalnya berjalan dengan damai berubah menjadi aksi anarkis pada sore hingga malam hari.

"Kami melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri, bukan agenda RUU," ucapnya di tempat yang sama.

"Agenda itu politis dengan tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstutusional," sambung Tito Karnavian.

Namun, terkait siapa aktor atau kelompok yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa, Kapolri tidak mengungkapkan secara jelas dan hanya menyebut kerusuhan telah dirancang secara teratur.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi anarkis di sekitaran gedung DPR dua hari lalu mirip dengan kerusuhan di kantor Bawaslu pada Mei 2019.

"Aksi kekerasan batu, pembakaran dan lain-lain mirip pola kerusuhan 21-22 Mei lalu. Ini terlihat cukup sistematis, artinya ada pihak yang mengatur itu," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Hendropriyono: People Power Berhasil Kalau Marinir dan Angkatan Darat Terlibat, https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/05/hendropriyono-people-power-berhasil-kalau-marinir-dan-angkatan-darat-terlibat?page=1.

Tajudin atau TJ Mantan Marinir yang Hendak Bunuh 4 Jenderal, Lihat Lingkungan Sekitar Rumahnya

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

BOGOR, TRIBUN-TIMUR.COM - Tajudin atau TJ mantan marinir yang hendak bunuh 4 jenderal, lihat lingkungan sekitar rumahnya.

Mantan marinir TNI AL diduga jadi pembunuh bayaran untuk habisi 4 pejabat nasional.

Tajudin alias TJ, pria yang diamankan petugas kepolisian terkait rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional diketahui sebagai mantan marinir.

TJ diketahui dipersiapkan untuk menjadi eksekutor dalam rencana tersebut.

Saat diamankan, dari TJ, petugas kepolisian menyita sepucuk senjata api rakitan laras pendek caliber 22 dan laras panjang caliber 22 dari kelompoknya.

TJ diketahui berasal dari Cibinong, Bogor, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan MH Asyari, RT 05/01, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca: Heboh Atta Halilintar Jadi Soal Ulangan Naik Kelas di SD, Lihat Pertanyaan-pertanyaannya

Ketua RT setempat, Sulaeman, mengatakan dirinya sempat kaget mendapat kabar tersebut.

"Saya juga kaget. Saya dapet kabarnya dari temen saya tadi, langsung saya konfirmasi. Dia udah lama tidak tinggal di sini," kata Sulaeman kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (28/5/2019).

Baca: Lengkap, Daftar Nama 4 Jenderal Sasaran Pembunuhan Perusuh 22 Mei, Siapa Aktor di Belakangnya?

Ia mengatakan bahwa TJ memang dari kecil bersama kakek dan neneknya tinggal di alamat tersebut.

Sulaeman juga mengatakan bahwa TJ merupakan mantan marinir.

Baca: Profil 6 Pembunuh Bayaran dan Pemasok Senjata untuk Habisi Nyawa 4 Jenderal

Namun, sejak menjadi marinir, dirinya jarang bertemu.

"Udah 5 tahunan pindahnya. Dia pindah sama ibunya. Rumahnya juga udah dijual dan sekarang udah berubah bentuk, udah gak kayak rumahnya yang dulu. Keluarganya juga udah gak ada di sini. Dari kecil padahal dia di sini, kakeknya di sini, temen sekolah saya," katanya.

Ia mengaku bahwa tidak mengetahui ke mana TJ pindah.

Namun, administrasi kependudukan, kata Sulaeman, masih terdata sebagai penduduk di wilayahnya.

Sebab, saat pindah, TJ tidak mengajukan surat pindah.

"Saya gak tahu pekerjaannya. Anaknya saya juga gak tahu. Setahu saya dia jadi anggota Angkatan Laut kan, udah dari situ udah jarang ketemu," katanya.

4 Jenderal Target Pembunuhan

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan empat nama pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka yang telah ditangkap.

Baca: Kabar Baik untuk Prabowo-Sandi, Refly Harun Sebut 02 Bisa Menang di MK, Begini Hitung-hitungannya

Keempat nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Jenderal (Hor) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Komisaris Jenderal (Purn) Gories Mere.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Ada Pak Wiranto, Menko Polhukam, Ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere," ujar Tito Karnavian. 

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca: Prabowo Subianto Sakit hingga ke Dubai Bareng Warga AS, Jerman, Rusia? DPP Partai Gerindra Jelaskan

Tito Karnavian memastikan informasi tersebut bukan berasal dari informasi intelijen.

"Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia," lanjut dia mengatakan.

Polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil Pilpres pada 22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta.

Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei.

Baca: Beredar Nama Calon Menteri Jokowi, Ada Grace Natalie, Mahfud MD, AHY, Sandi, dan Eks Bos Telkomsel

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.

Saat itu, HK mendapatkan perintah dari seseorang untuk membeli senjata.

"HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," kata Irjen Muhammad Iqbal dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Setelah itu, lanjut Irjen Muhammad Iqbal, pada 13 Oktober HK menjalankan perintah dan membeli senjata.

Ada empat senjata yang didapat oleh HK dari AF dan AD.

Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada rekannya, AZ, TJ, dan IR.

Pada 14 Maret, HK mendapat transfer Rp 150 juta. Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ.

"TJ diminta membunuh dua tokoh nasional. Saya tak sebutkan di depan publik. Kami TNI Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," kata Irjen Muhammad Iqbal. B

Lalu, pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya.

"Jadi, ada empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," ujarnya.

Saat ditanya apakah tokoh nasional yang dimaksud adalah pejabat negara, Iqbal membenarkan.

"Pejabat negara. Tapi bukan presiden. Tapi bukan kapasitas saya menyampaikan ini. Nanti kalau sudah mengerucut baru dikasih tahu," kata dia.

Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pemimpin lembaga survei.

"Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pemimpin lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh tersebut," ujar Irjen Muhammad Iqbal.(*)