Politik Identitas, Mengoyak Kedamaian Bangsa

Politik identitas awalnya menjanjikan nilai-nilai perjuangan emansipatoris. Kini rute tersebut cenderung tidak lagi mempromosikan multikultural.

Politik Identitas, Mengoyak Kedamaian Bangsa
DOK
Dr Sakka Pati SH MH, Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum, dan Humaniora LPPM Unhas

Oleh : Dr Sakka Pati SH MH
Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum, dan Humaniora LPPM Unhas

Politik identitas, menurut Stamford Encyclopedia of Philosophy, muncul dalam skala luas sejak paruh kedua abad ke-20 dalam bentuk gerakan feminisme, gerakan hak-hak sipil kulit hitam, serta gerakan gay dan lesbian atau gerakan suku Indian di Amerika.

Karena itu, politik identitas dihubungkan dengan ide bahwa beberapa kelompok sosial dalam keadaan tertindas, dieksploitasi, termarginalisasi, dan tak punya kekuasaan. Ruang lingkup politik identitas juga meliputi perjuangan dalam sistem demokrasi kapitalis Barat, gerakan masyarakat adat, gerakan nasionalis, atau hak menentukan nasib sendiri.

Sementara menurut Nancy Fraser, rethinking recognition dalam New Left Review 3, Mei-Juni 2000, pada tahun 1970-an dan 1980-an, perjuangan politik identitas yang disebutnya sebagai recognition of difference menjanjikan nilai-nilai perjuangan emansipatoris.

Namun, kini rute tersebut cenderung tidak lagi mempromosikan multikulturalisme, tetapi semata identitas kelompok yang cenderung memajukan separatisme, intoleransi, chauvinisme, patriarki, dan autoritarianisme.

Hal tersebut sangat menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini, di mana beberapa kelompok sosial merasa dieksploitasi, termarginalkan, tertindas dan tak punya kekuasaan. Perasaan-perasaan tersebut bahkan mencapai klimaks yang berakibat pada terjadinya kerusuhan dan perlawanan yang berakhir anarkis.

Beberapa waktu lalu, mahasiswa asal Papua di Jawa Timur terlibat perselisihan yang mengakibatkan kerusuhan melanda beberapa daerah di Papua. Diikuti menghangatnya kembali isu Papua merdeka atau berpisah dari Indonesia.

Namun upaya sebagian orang yang ingin isu Papua merdeka jadi perbincangan di Sidang Umum Majelis PPB, tak didengar. Termentahkan dengan komitmen bangsa Indonesia bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak memberikan ruang untuk membahasnya dalam sidang Majelis Umum ke-74 di New York.

Tidak berselang lama setelah demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu kasus di Jawa Timur, muncul lagi aksi penolakan terkait isu revisi UU KPK dan rencana pengesahan beberapa RUU yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Gelombang aksi ini merambah di beberapa kota besar di Indonesia yang mengakibatkan kerusuhan dan korban, baik dari kalangan mahasiswa dan pengamanan.

Di tengah demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, terjadi kerusuhan lagi di Papua yang diakibatkan beredarnya informasi dugaan seorang guru yang melontarkan kata-kata rasis kepada siswanya di Wamena. Belakangan isu tersebut diketahui hanya hoax.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved