Pemda se-Sulbar Terima Opini WTP, Gubernur: Ini Bukan Capaian Akhir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan jajaran Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari pemerintah pusat, Jumat (4/9/2019).

Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mewakili pemerintah pusat kepada Seketaris Provinsi Dr Muhammad Idris dan bupati se Provinsi Sulawesi Barat.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Provinsi Sulawesi Barat Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, siang tadi, disaksikan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar Fahma Sari Fatma.

Baca: Mempelai Wanita Perlakukan Ibu Mertua Seperti Penjahat di Pesta Pernikahan, Irma Mahamud Blak-blakan

Khusus Pemprov Sulbar, selain meraih Piagam Penghargaan opini WTP. Juga mendapatkan Plakat Penghargaan atas capaian opini WTP lima kali berturut-turut, sejak 2014 hingga 2018.

Penyeragan penghargaan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 2019.

Ali Baal Masdar mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut diberikan kepada seluruh daerah yang telah memperoleh opini yang terbaik, yakni WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca: Paket Sembako Mulai Rp 50 Ribu di Lotte Mart Panakukkang

Mewakili pemerintah pusat, mantan Bupati Polman dua periode itu menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh Pemda di Sulbar atas raihan WTP LKPD 2018.

"Sangat bersyukur bagi kita semua, karena seluruh Pemda di Sulbar mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018. Apresiasi khusus kepada jajaran Pemprov Sulbar atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut sejak 2014 sampai 2018,"kata Ali Baal.

Ke depan kata Ali Baal, masih ada yang harus dilanjutkan setelah opini WTP yang diberikan BPK, antara lain menjawab temuan, rekomendasi dan saran-saran perbaikan yang belum selesai, menyusun tata kelolah pemerintahan yang makin baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca: Video Detik-detik Jembatan Runtuh Timpa 3 Warga Lalu Tewas, Diduga Akibat Topan Mitag dan Gempa

"Opini WTP bukanlah capaian akhir, namun hasil akhir yang ingin kita capai tentunya kesejahteraan masyarakat Sulbar,"pungkas ABM.

Ali Baal menjelaskan, opini WTP tidak serta merta merupakan jaminan tidak adanya pemborosan, penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Untuk itu, orang nomor satu di provinsi ke-33 di Indonesia itu mengajak seluruh bupati dan pejabat daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mulai dari penyusunan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan.

"Dengan pengawasan yang kuat di Pemda, kita berharap adanya peningkatan kualitas laporan dan pengelolaan keuangan daerah,"tutur Ali Baal.

Baca: Download MP3 Lagu Baru Super M Jopping, Cek Lirik dan Terjemahannya, Sudh Ditonton 3 Juta Kali Loh

Dia juga meminta seluruh bupati dan pejabat daerah untuk bermitra dengan baik Kanwil DJPb Sulbar, untuk konsultasi atau diskusi, baik formal maupun non formal.

Ali Baal juag berharap setelah rakor tersebut, seluruh Pemda mempercepat pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai DAK fisik dan dana desa, sehingga anggaran yang disediakan pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kakanwil DJPb Sulbar, Fahma Sari Fatma menyampaikan, penyerahan penghargaan tersebut dilakukan untuk menjaga dan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Baca: Manager Humas PT Semen Tonasa Pangkep: Kami Terbuka Terhadap Kritik Masyarakat

"Sedianya penyerahan penghargaan dilakukan bapak Presiden seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dengan semangat menghidupkan kegiatan di daerah-daerah, maka penyerahan tahun ini dilakukan di masing-masing provinsi. Dan Kanwil DJPb diminta untuk mengawal pelaksanaan acara ini,"Fahma

Fahma menyatakan, pemberian piagam penghargaan opini WTP tersebut sebagai wujud apresiasi dari Pemerintah RI kepada seluruh Pemda di lingkup Sulbar, khususnya bagi Pemprov Sulbar atas capaian opini WTP lima kali berturut-turut.

"Kita berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya semakin baik dan akuntabel,"ucapnya.

Ia menambahkan, untuk memperoleh opini WTP tidak melalui proses yang singkat dan mudah, sebab didasari atas kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan kesesuaian SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan evektivitas sistem.

Selain opini WTP, Kanwil DJPb Sulbar jyga memberikan penghargaan kepada Pemkab Majene sebagai Pemda berkinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2019.

Sejarah! Kementan Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-turut

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setalah 10 tahun, 0pini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir, yakni sejak 2016 hingga 2018.

Capaian ini pertama dalam sejarah Kementan.

Perolehan opini WTP ini menegaskan komitmen Kementan untuk terus memperbaiki sistem keuangan yang akunbel tidak lagi diragukan.

 Wajib Dikeluarkan, Berikut Doa dan Tata Cara Bayar Zakat Fitrah Serta 8 Golongan Berhak Menerima

 Jarang Tampil di TV, Tiba-tiba Artis Andi Soraya Hadir di Sidang Menangis Kenang Kebaikan Pria Ini

Namun demikian, sudah sangat bagus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kementan kembali meraih opini WTP ini merupakan wujud nyata dari komitmen meningkatkan kinerja dan pemanfaatan anggaran secara optimal dan bersih. Opini WTP ini akan terus kita pertahankan,” demikian dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Justan Siahaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Justan menegaskan perolehan opini WTP ini adalah sejarah untuk Kementan dan prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK.

Pasalnya di tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.

Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tahun 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

 Jarang Tampil di TV, Tiba-tiba Artis Andi Soraya Hadir di Sidang Menangis Kenang Kebaikan Pria Ini

Syaharuddin Alrif Gelar Buka Puasa, Ini Koleganya yang Hadir

Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

“Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Lebih lanjut Justan menegaskan kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat masih terjaganya komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Komitmen itu dalam menindak tegas praktek atau tindakan korupsi di lingkup Kementan.

Oleh karena itu, tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Pedagang Pasar Daya Makassar Mengeluh, Pembeli Sepi dan Harga Bahan Pokok Naik

Pedagang Pasar Daya Makassar Mengeluh, Pembeli Sepi dan Harga Bahan Pokok Naik

Faktanya, sambungnya, selama empat tahun terakhir, Mentan Amran telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai.

Diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Mentan Amran pun bahkan berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata-kelola di Kementan.

"Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktek korupsi di Kementan benar-benar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu," katanya.

"Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktek-praktek KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP,” bebernya.

"Ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja pengelolaan anggaran Kementan sangat ketat, lagi-lagi tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain," tambah Justan.

Menurut Justan, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian.

Kenapa Menhan Ryamizard Ryacudu Begitu Yakin Senjata Milik Kivlan Zen Bukan untuk Membunuh?

Syaharuddin Alrif Gelar Buka Puasa, Ini Koleganya yang Hadir

Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di 2017.

“Capaian lainnya ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26 persen, nilainya Rp1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47 persen, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, tertinggi selama lima tahun terakhir.

NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82% turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%.

Marzuki Alie Bela Syahrini Soal Pajak Penjualan 5.000 Mukena, Inces di Atas Angin?

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang.

Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

“Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian,” tandas Justan. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur: