Upah 2018 Belum Dibayar, Honorer Minta BPK Audit Dinas Pendidikan Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menjanjikan segera menuntaskan persoalan itu dalam waktu dekat.

Kadis Pendidikan Sulbar Arifuddin Toppo menyebutkan, draft SK dan kontrak kerja 3.600 Honorer sudah ada di meja Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris.

"SK sudah di meja Pak Sekda, bahkan kalau tidak salah SK itu sudah disposisinya ke Biro Hukum," ucapnya.

Baca: Diperkosa Ayah Tirinya, Gadis 14 Tahun Ini Justru Diusir Ibu Kandungnya karena Dituduh Pelakor

Baca: 10 Fakta Lora Fadil / Achmad Fadil Muzakki Syah, Bawa 3 Istri ke DPR, Tips Berbagi Ranjang, Partai

Baca: Wagub dan Finalis Kaka Kandi Sulbar Kunjungi Lapas Perempuan Mamuju

Arifuddin Toppo menjelaskan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara menyusun format tes kompetensi untuk PTT-GTT.

"Akan ada tes kompetensi yang dilakukan Pemprov lewat BKD. Saya kira akan berkurang jumlahnya. Sesuai kebutuhan sekolah," terangnya.

Tes kompetensi itu berdasarkan temuan membeludaknya PTT-GTT di sekolah SMA/SMK sederajat. Bahkan sudah banyak yang tidak aktif masuk berkantor atau mengajar.

"Rujukan lainnya, Sulbar terendah hasil UNBK, yang mempengaruhi adalah guru. Seleksi ini diharapkan meningkat nantinya," tuturnya.

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Hanya Rp 200 Ribuan Per Orang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berjanji segera menerbitkan SK dan kontrak kerja 3.600 Honorer di Sulbar sebagai dasar pencairan gaji yang belum dibayarkan sejak tahun 2018.

Sekertaris Daerah Dr Muhammad Idris Pemprov berjanji SK dan kontrak kerja akan ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pekan depan.

Halaman
123
Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved