Upah 2018 Belum Dibayar, Honorer Minta BPK Audit Dinas Pendidikan Sulbar

TRIBUNMAMUJU.COM - Sebanyak 3.600 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) atau Honorer Sulawesi Barat belum menikmati upahnya sejak 2018.

Padahal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menjanjikan segera menuntaskan persoalan itu dalam waktu dekat.

September atau paling lambat Oktober 2019.

Kontrak kerja tenaga honorer belum ditandatangani gubernur menjadi alasan Pemprov menunda pencairan upah.

Ketua Forum PTT-GTT Asraruddin mengatakan, Pemprov tidak punya itikad baik terhadap nasib para tenaga Honorer di Sulbar.

Baca: Tertinggi Secara Nasional, Perkawinan Usia Anak di Sulbar Jadi Perhatian KAPAL Perempuan

Baca: Pasar Tasiu Mamuju Terbakar, 31 Lods Pedagang Hangus Dilalap si Jago Merah

Baca: Kabar Sedih dari Korps Bhayangkara, Anak Panah Menancap di Tubuh Pak Polisi, Begini Faktanya

"Masalah ini sudah berlarut-larut, namun tak kunjung diselesaikan. Padahal apa susahnya bagi mereka segera meneken SK dan kontrak kerja itu. Agar ribuan PTT-GTT mendapat haknya," kata Asrar, Rabu (2/10).

Dia menjelaskan, terdapat tambahan Rp 2 miliar untuk pembayaran upah PTT-GTT dalam APBD perubahan 2019.

Total anggaran untuk 3.600 honorer Pemprov Sulbar tahun ini mencapai Rp 8,6 miliar.

Forum PTT-GTT sudah melapor ke Ombudsman Sulbar dan BPK untuk mengaudit pengelolaan anggaran Honorer di Disdik.

"Infonya, audit setelah tahun anggaran berakhir atau Januari 2020," ujar Asrar.

Kadis Pendidikan Sulbar Arifuddin Toppo menyebutkan, draft SK dan kontrak kerja 3.600 Honorer sudah ada di meja Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris.

"SK sudah di meja Pak Sekda, bahkan kalau tidak salah SK itu sudah disposisinya ke Biro Hukum," ucapnya.

Baca: Diperkosa Ayah Tirinya, Gadis 14 Tahun Ini Justru Diusir Ibu Kandungnya karena Dituduh Pelakor

Baca: 10 Fakta Lora Fadil / Achmad Fadil Muzakki Syah, Bawa 3 Istri ke DPR, Tips Berbagi Ranjang, Partai

Baca: Wagub dan Finalis Kaka Kandi Sulbar Kunjungi Lapas Perempuan Mamuju

Arifuddin Toppo menjelaskan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara menyusun format tes kompetensi untuk PTT-GTT.

"Akan ada tes kompetensi yang dilakukan Pemprov lewat BKD. Saya kira akan berkurang jumlahnya. Sesuai kebutuhan sekolah," terangnya.

Tes kompetensi itu berdasarkan temuan membeludaknya PTT-GTT di sekolah SMA/SMK sederajat. Bahkan sudah banyak yang tidak aktif masuk berkantor atau mengajar.