Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

Sementara untuk sosialisasi, lanjut Gunawan, sekitar Rp 3 miliar, pemutakhiran data Rp 5,5 miliar.

"KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp 96 miliar menjadi Rp 78 miliar," kata Gunawan, Selasa (1/10/2019).

Ia menjelaskan, kurangnya nilai pengajuan awal disebabkan beberapa faktor yaitu, pemangkasan biaya sosialisasi, semula Rp 10 miliar menjadi Rp 3 miliar.

Kemudian hilangnya anggaran pemungutan suara ulang (PSU) yang sebenarnya sangat krusial, dan dikuranginya jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan terpotongnya anggaran pencalonan.

"Namun kami pertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada, seperti di data, teknis, dan logistik," Gunawan menambahkan.

Gunawan memberikan contoh, mengurangi anggaran pada kuantitas bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman para penyelenggara adhoc.

"Atau memangkas biaya pemuktahiran data bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik," ungkap Gunawan.

Kemarin, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, dan Ketua Bawaslu Makassar Nursari, masing-masing didampingi komisior KPU dan Bawaslu melakukan penandatanganan NPHD Pilwali 2020 di Rujab Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Selasa (1/10/2019) malam.

Pemkot Makassar Serahkan Hibah Rp 78 Miliar

 Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb akhirnya meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020 mendatang.

Penandatanganan ini berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Kota Makassar, Selasa (1/10/2019).

Hadir dalam penandatanganan itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.

Karier Politik Puan Maharani Tanpa Batu Kerikil, dari Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Ketua DPR RI

 Selama Oktober PSM Jalani 6 Laga, 2 Diantaranya Laga Tunda

Doa Istri Soal Dosa & Fitnah, Putra SBY Ibas Yudhoyono Dilantik Lagi Jadi Anggota DPR AHY Dampingi

Sekertaris Kesbangpol Kota Makassar, Ahmad Namsum mengatakan, dana hibah atas penyelenggaraan Pilwali Makassar 2020 mendatang itu disepakati sebesar Rp 78 miliar untuk KPU Makassar.

Selain KPU, Pemkot Makassar juga memberikan dana hibah ke Bawaslu Makassar sebesar Rp 19.3 miliar.

"Sudah disepakati bersama. Memang awalnya KPU mengusulkan 90 miliar, tapi setelah di verifikasi Pemkot Makassar menyetujuinya sebesar Rp 78 miliar," katanya.