Pilwali Makassar 2020

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam. 

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Farid Wajdi mengatakan alokasi dana terbesar anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar atau Pilwali Makassar 2020 mendatang diperuntukan penyelenggara atau panitia Pemilu.

"Pada aspek honorium adhoc itu yang paling besar lebih Rp 20 M. Kalau kita 170 jadi hampir 1/3 nya adalah adhoc. Kemudian pembiayaan tipicalitas Pemilu logistik, rekapitulasi," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Tak hanya itu, item lain yang memakan dana anggaran pemilu juga paling besar adalah pemuktakhiran data pemilu yakni di dalamnya ada Petugas Pemuktahiran Data Pemilu.

Penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.
Penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam. (TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI)

Adapun angka anggaran yang telah disepakati Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Pemkot Makassar senilai Rp 78 miliar.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh
KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.

Angka itu lebih kecil dibanding usulan KPU sebelumnya senilai Rp 90 miliar lebih.

Meski menurun Farid menilai angka realistis.

Adapun besaran anggaran itu dengan asumsi tujuh pasangan calon, maksimun tiga partai Politik tiga dan empat calon perseorangan.

Setelah penandantangan NPHD, KPU selanjutkan fokus pada pemuktahiran data pemilu.

Halaman
1234
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved