Ini 10 KPU di Sulsel Belum Rampungkan Penandatanganan NPHD
NPHD merupakan penyediaan anggaran Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Pemerintah Daerah (Pemda).
Penulis: Hasan Basri | Editor: Sudirman
lihat foto
Diberitakan sebelumnya, KPU Makassar melakukan rasionalisasi anggaran penyelenggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2019 sekitar Rp 6 miliar.
KPU sebelumnya mengusulkan anggaran penyelenggara pemilu 2020 mendatang senilai Rp 96 miliar, menurun menjadi Rp 90 miliar.
"Ini terjadi karena kami menyesuaikan regulasi SPM (Standar Pembiayaan Pilkada) 2019 yang diterbitkan KPU," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.
Kemudian perubahan juga karena ada nomenklatur yang dikoreksi. Termasuk perampingan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS).
"Jadi total usulan kami sembilan puluh miliar sekian sekian,"lanjutnya.
Jumlah TPS yang akan dikurangi ditaksir hingga 50 persen, dibanding pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019 lalu, TPS berjumlah 3.988 dan akan berkurang menjadi 2.099 TPS.
"Sebelumnya TPS kita proyeksi ada diangka 2.500 sekian sekian, kurang 100 dari Pilkada sebelumnya. Kami rampingkan menjadi 2.099 TPS," sebutnya.
Perampingan TPS, kata dia, paling besar mempengaruhi anggaran penyelenggaran pemilu.
"Kalau aspek TPS saja kami efisiensi sekitar lima miliar," sebutnya
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
