Ini 10 KPU di Sulsel Belum Rampungkan Penandatanganan NPHD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak dua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Selatan, telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD merupakan penyediaan anggaran Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara KPU menargetkan penandatangan NPHD bisa rampung 1 Oktober 2019 mendatang.

"Setahu saya baru KPU Luwu Utara dan Gowa yang sudah NPHD," kata Humas KPU Sulsel Asrar Marlang kepada Tribun, Minggu (29/9/2019).

Legislator PPP Sulsel Desak Pemprov Pastikan Keamanan Warganya di Wamena

3.427 Warga Luwu Utara Terima KIS Tahun 2019 Ini

95 Calon Duta Anti Narkoba Maros Mulai Ikut Seleksi

Asrar belum memastikan penyebab sehingga KPU daerah lain belum rampung.

"Masing masing daerah punya faktor sehingga belum masuk proses NHPD," kata Asrar.

Ia juga tidak memastikan proses NPHD bisa rampung sesuai dengan tahapan yang ditentukan yakni 1 Oktober 2019 mendatang. 

Sekedar diketahui, ada 12 daerah di Sulsel akam menggelar Pilkada Serentak 23 September 2020.

Daerah yang menggelar Pilkada masing-masing Pangkep, Barru, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Selayar, Makassar, Toraja Utara, dan Tana Toraja.

KPU Makassar Optimis Rampung Sesuai Tahapan

Sementara Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari mengatakan, untuk usulan anggaran Pilwalkot di daerah ini, sudah memasuki tahap finalisasi.

"Besok akan digelar rapat finalisasi (Rancangan Anggaran dan Biaya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) ," ujarnya.

Rapat finalisasi rencana digelar di Kantor Balaikota Makassar.

Dalam rapat ini akan dihadiri tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Endang optimis proses rancangan anggaran dan penandatangan selesai sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

NONTON SEKARANG Live Streaming PSS Sleman vs Madura United Live TV Online Vidio.com Akses Di Sini

Leony Trio Kwek Kwek Pamit di Instagram, Facebook, Ada Apa? Kata Bintang Roy Kiyoshi Anak Indigo

Sekda Gowa Ajak Masyarakat Jaga Warisan Budaya

Diberitakan sebelumnya, KPU Makassar melakukan rasionalisasi anggaran penyelenggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2019 sekitar Rp 6 miliar.

KPU sebelumnya mengusulkan anggaran penyelenggara pemilu 2020 mendatang senilai Rp 96 miliar, menurun menjadi Rp 90 miliar.

"Ini terjadi karena kami menyesuaikan regulasi SPM (Standar Pembiayaan Pilkada) 2019 yang diterbitkan KPU," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Kemudian perubahan juga karena ada nomenklatur yang dikoreksi. Termasuk perampingan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS).

"Jadi total usulan kami sembilan puluh miliar sekian sekian,"lanjutnya.

Jumlah TPS yang akan dikurangi ditaksir hingga 50 persen, dibanding pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019 lalu, TPS berjumlah 3.988 dan akan berkurang menjadi 2.099 TPS.

"Sebelumnya TPS kita proyeksi ada diangka 2.500 sekian sekian, kurang 100 dari Pilkada sebelumnya. Kami rampingkan menjadi 2.099 TPS," sebutnya.

Perampingan TPS, kata dia, paling besar mempengaruhi anggaran penyelenggaran pemilu.

"Kalau aspek TPS saja kami efisiensi sekitar lima miliar," sebutnya

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: