Dosen Teknik Lingkungan Unhas Sebut Sistem Persampahan Makassar Bermasalah, Ini Solusinya
Sampah-sampah rumah tangga dari bahan makanan ini kemudian menghasilkan gas metana yang tertumpuk.
Penulis: Alfian | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
"Potensinya ada, jadi harus memang dibedakan dan dilakukan penanganan secara berbeda pula," terangnya.
Sistem Persampahan
Lebih lanjut peristiwa kebakaran ini menjadi salah satu penanda kegagalan Pemerintah menghadirkan sistem persampahan yang baik di kota Makassar.
Alhasil atas kejadian ini pun memiliki dampak luas terutama bagi kesehatan warga sekitar yang menghirup udara yang telah tercemari asap hasil pembakaran.
Dr Irwan lebih lanjut menjelaskan disamping TPA Antang yang sudah melebihi kapasitas, upaya pencegahan dengan pengurangan jumlah sampah yang dicanangkan Pemerintah lewat bank sampah dianggap kurang tepat.
Menurutnya sejauh ini Pemerintah hanya mengkampanyekan pengurangan atau daur ulang sampah non organik (plastik, kertas, besi) melalui program bank sampah.
"Padahal kan sampah non organik ini jumlahnya hanya sekitar 10-20 persen, yang paling banyak itu sampah organik," ungkapnya.
Sehingga ia berharap program Bank Sampah saat ini juga memfokuskan pada pengelolaan sampah organik.
Misalnya pemerintah menghadirkan salah satu program pengelolaan sampah organik dimulai dari rumah tangga.
"Konsepsi kita memang harus diubah, harusnya yang banyak-banyak ini dulu yang diatasi yaitu sampah organik. Untuk program Bank Sampah mungkin bisa sedikit dipaksa untuk bisa mengelola sampah organik bukan hanya non organik," terangnya.
"Selain itu di Makassar bisa mengambil contoh program pengurangan sampah organik di Surabaya dengan menghadirkan keranjang Takakura misalnya, keranjang ini sebagai komposter yang dibagikan ke warga. Kalau perlu Pemerintah subsidi kesitu, bayangkan kalau sampah organik dijadikan kompos berapa banyak jumlah sampah yang bisa terhindar dibuang di TPA," paparnya.
Terakhir ia menyebut sistem pengelolaan TPA juga harusnya memperketat standar operasional.
Semisal dengan membatasi jumlah aktifitas manusia (pemulung) maupun ternak di lokasi TPA.
"Bisa mungkin dikurangi waktunya semisal ada jam-jam tertentu senab selama inikan tidak terkontrol, ternak masuk bisa semisal menginjak pipa penghawaan begitupun aktivitas manusia yang merokok dan membakar sembarangan jadi masalah juga," tutupnya. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__
