Bimtek APDESI Sulsel, Hadirkan Ketum Nawacita Indonesia, Wagub Sebut Desa Ibarat Presiden

Bimtek APDESI Sulsel, Hadirkan Ketum Nawacita Indonesia, Wagub Sebut Desa Ibarat Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dan Diskusi Panel se- Sulsel, di Four Point By Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar.

Acara ini bertajuk, Fungsi Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Penyaluran, Pemanfaatan Dana Desa 2019.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel Ashari F Radjamilo, Ketua Umum Sinergi Nawacita Indonesia Suryo Atmanto, Ketua DPD APDESI Sulsel, Andi Sri Rahayu Ismi, dan Ketua DPP Apdesi Sindawa Tarang.

Baca: Puluhan Anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ikut Diskusi Literasi FKPT Sulsel

Baca: Biro Kesejahteraan Pemprov Sulsel Temui Kabag Kesra Soppeng, Ini Dibahas

Baca: Walhi Minta Irjen Guntur Laupe Tuntaskan Penegakan Hukum Lingkungan di Sulsel

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku bangga bisa berada di tengah-tengah para kepala desa.

Ia menyebutkan, kepala desa ini bagaikan presiden diwilayahnya.

"Ini kepala desa sudah seperti presiden, sudah punya anggaran sendiri, sudah punya BUMDES , dan koperasi," kata Sudirman, seraya sebut banngg dengan kepala desa, Rabu (18/9/2019) malam

Saat ini, desa yang ada di Sulawesi Selatan mulai melakukan kegiatan kreatif, banyak kegiatan perangkat desa melibatkan masyarakat itu sendiri.

Menurut dia, kepala desa juga membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum diwilayahnya, sehingga setiap program desa yang melibatkan keuangan desa tidak bertentangan dengan hukum.

"Kami di provinsi insya Allah selau hadir untuk desa," kata Wagub Sulsel.

Ia menambahkan jabatan kepala desa itu adalah amanah. Itu dibentuk untuk membuat kebijakan.

Yang salah kata Sudirman, jika kebijakan itu menguntungkan diri sendiri, tapi jika kembali kepada masyarakat tentu menguntungkan daerah dan bangsa ini.

Intinya kata dia, kepala desa adalah orang terbaik yang ada di masyarakat itu sendiri.

Desa Membangun

Ditempat yang sama, Ketua DPD APDESI Sulsel, Andi Sri Rahayu Ismi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dalam mengelola dana desa, agar para perangkat desa tidak rgau mengelola desa.

"Apa yang menjadi keresahan kita bisa tersampaikan di forum ini. Kami menegaskan bahwa tidak ad lagi pemikiran bahwa bimtek yang diadakan ini bukan hanya seremonial. Tapi kegiatan ini bermanfaat kepada kita semua, untuk kebaikan daerah ini," katanya.

Tentu kata Ayu sapaan Ketua APDESI Sulsel, perangkat daerah desa di Sulsel telah bekerja profesional, pasalnya jaminan kebijakan didesa itu akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

"Jika tidak bermanfaat kita siap di proses. Dan perlu kami tegaskan saat ini perangkat desa memiliki prinsip Desa Membangun," tegasnya.

Ia berharap, setiap kegiatan Pemprov agar kiranya melibatkan perangkat desa.

Saat ini, ada keraguan bagi perangkat desa, hal itu ketika ada teror dari oknum yang mengatasnamakan aparat hukum.

Dengan begitu ia juga berharap kedepannya, ada regulasi yang bisa menguatkan dan menjamin perangkat desa.

Ketua DPP APDESI, H Sindawa Tarang, mengatakan UU 22 1999, sudah ada dana ADD.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini ada keraguan mengelola dana desa.

Sebagai Ketua APDESI, ia mengimbau agar jangan takut mengelola dana desa. Pasalnya apa yang dilakukan kepala desa ini untuk rakyat.

"Masalah sekarang, itu terlalu banyak regulasi dari kementerian. Kami usul, agar regulasi hanya di awasi oleh satu kementrian saja," tambahnya sembari diberi aplaus.

"Seluruh pemangku kepentingan desa marilah percaya perangkat desa untuk membawa kebaikan," kata Sindawa lagi.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy