Djarot Saiful Hidayat Anggap Pro-Kontra Revisi UU KPK Lucu, Siapa Dia? Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, itu adalah bagian dari strategi untuk melaksanakan komitmen membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi.

Ia mencontohkan, UUD 1945 saja bisa diamandemen, sangat aneh bila UU KPK tak boleh diamandemen atau direvisi.

Dilansir dari Tribunnews, hal itu disampaikan oleh Djarot menanggapi pertanyaan wartawan soal tekanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh para staf, komisioner, dan LSM pendukung KPK.

Djarot Saiful Hidayat menjawab tekanan demikian adalah biasa.

Sebab setiap keputusan akan menimbulkan pro dan kontra disertai dengan tekanan-tekanan politik.

Yang pasti, kata Djarot, KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP.

KPK dibentuk sebagai lembaga adhoc dan undang-undangnya sudah berumur 17 tahun.

"Kok mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada prokontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi," kata Djarot di sela Rakerda I DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Sintang, Minggu (14/9/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memastikan, revisi yang ada dilakukan secara terbatas.

Sangat mengherankan sekali bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapapun juga.

"Kalau saya pribadi sih, jangan sampai KPK itu semacam negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," kata Djarot.

"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tak boleh," tandasnya.

Siapa Djarot Saiful?

Dilansir dari wikipedia, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 15 Juni 2017 hingga 15 Oktober 2017.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Selain itu, Djarot juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar sejak 3 Mei 2000 hingga 3 Agustus 2010, anggota DPRD Jawa Timur sejak 1999 hingga 2000, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Desember 2014 hingga 9 Mei 2017.

Kehidupan awal

Djarot Saiful Hidayat pernah menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari tahun 1999 sampai 2000.

Sebelum berkecimpung sebagai aktivis politik, Djarot Saiful Hidayat memiliki mata pencaharian utama sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Tidak hanya sebagai dosen, ia juga merangkap tugas sebagai Pembantu Rektor I di universitas tersebut pada tahun 1997 hingga 1999.

Dalam pengembaraan ilmunya, Djarot Saiful Hidayat, atau akrab disapa dengan nama Djarot, menimba ilmu di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Setelah menamatkan pendidikannya di UB pada tahun 1986, ia mendapat gelar Sarjana (S1).

Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dengan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Politik hingga memperoleh gelar Magister (S2) pada tahun 1991.

Politik

Wali Kota Blitar

Djarot pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar selama 2 periode, yaitu tahun 2000-2005 dan 2005-2010.

Sebagai seorang pimpinan di kota Blitar, Djarot sangat membatasi adanya kehidupan metropolitan yang serba mewah di kotanya, seperti berdirinya pusat perbelanjaan / mall modern dan gedung-gedung pencakar langit.

Ia lebih suka menata pedagang kaki lima yang mendominasi roda perekonomian di kotanya.

Dengan konsep matang yang telah ia rencanakan, Djarot berhasil menata ribuan pedagang kaki lima yang dulunya kumuh di kompleks alun-alun kota menjadi tertata rapi.

Rencana yang ia terapkan ternyata berhasil mendongkrak perekonomian di Blitar, tanpa adanya mall dan supermarket layaknya di kota-kota besar.

Djarot dikenal warganya sebagai wali kota yang merakyat, sederhana, dan gemar blusukan untuk melihat kondisi langsung di lapangan.

Bahkan di saat pejabat daerah lain menggunakan mobil terbaru, ia lebih memilih menggunakan sepeda untuk melihat kondisi langsung rakyatnya.

Kota Blitar di bawah kepemimpinannya mendapat gelar adipura 3 kali berturut-turut yakni pada tahun 2006, 2007, dan 2008.

Atas kontribusi positif yang telah ia buat sebagai seorang wali kota, ia mendapat penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2008.

Djarot juga mendapatkan Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang Kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur yang mendampinginya hingga 2017.

Djarot menyingkirkan nama-nama lain yang sempat beredar luas yaitu Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta (TGUPP) Sarwo Handayani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2009-2014 Boy Sadikin, serta Wali Kota Surabaya 2002-2010 Bambang Dwi Hartono.

Djarot dilantik sebagai wakil gubernur pada 17 Desember 2014 di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta pada 9 Mei 2017 setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penodaan agama.

Pada 31 Mei 2017, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur setelah menjalani proses penahanan dan menyatakan mencabut gugatan banding terkait kasus penodaan agama yang dialaminya.

Djarot Saiful Hidayat akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi pada 15 Juni 2017 di Istana Negara.

Calon Gubernur Sumatra Utara

Djarot Saiful Hidayat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatra Utara periode 2018-2023 pada Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgubsu) 2018 berpasangan dengan Sihar P. H. Sitorus.

Dengan jargon "DJOSS", baik Djarot maupun Sihar bertekad untuk menghapus stigma negatif di Sumatra Utara yakni, "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" menjadi "Semua Urusan Mudah dan Transparan." Dalam kontestasi ini DJOSS memperoleh sebanyak 42,42% yakni sekitar 2,4 juta suara masyarakat Sumatra Utara.

Pernyataan

Pada 24 Juli 2017, Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keterkaitan dengan organisasi anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut kewarganegarannya.

Pernyataan ini menyusul imbauan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar PNS yang kader HTI untuk mengundurkan diri atau dipecat jika tetap memilih HTI.

Data Diri:

Nama: Djarot Saiful Hidayat

Nama Lengkap: Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S

Instagram: @djarotsaifulhidayat

Lahir: 6 Juli 1962

Tempat Lahir: Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Kebangsaan: Indonesia

Partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pasangan: Dra Hj Happy Farida

Anak:

Safira Prameswari Ramadina

Karunia Dwihapsa Paramasari

Meisya Rizky Berliana

Alma mater: Universitas Brawijaya

Universitas Gadjah Mada

Pekerjaan: Politikus

Riwayat Pendidikan

1. S1, Universitas Brawijaya, Malang Fakultas Ilmu Administrasi (1986)
2. S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Fakultas Ilmu Politik (1991)
3. Universitas Amsterdam (2002)

Riwayat Jabatan

1. Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Pembantu Rektor I Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (1997-1999)
3. PD I FIA, UNTAG Surabaya (1984-1991)
4. Dekan FIA, UNTAG Surabaya (1991-1997)
5. Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur (1999-2000)
6. Wali Kota Blitar (2000-2010)
7. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (2005-2010)
8. Ketua I Pappuda PDI Perjuangan (1999)
9. Deputi I BADIKLATDA Jawa Timur (2001)
10. Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur (2010-2014)
11. Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan (2010-2015)
12. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (2014)
13. Presidium Ikatan Alumni Universitas Brawiaya (2012-Sekarang)
14. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan (2015-Sekarang)
15. Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-2017)
16. Gubernur DKI Jakarta (2017)

Penghargaan

1. Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2008)
2. Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura (2006, 2007,
3. dan 2008)
4. Otonomi Award dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
5. Penghargaan atas terobosan inovasi daerah se-Provinsi Jawa Timur di dalam pembangunan
6. daerahnya (30 April 2008)
7. Penghargaan Upakarti (2007)
8. Peringkat Pertama dalam penerapan E-Government di Jawa Timur (22 Maret 2010)

Sumber berita: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/14/djarot-saiful-hidayat-kpk-nya-mau-diperkuat-kok-jadi-pro-kontra-kan-lucu?page=all
Foto: Instagram @djarotsaifulhidayat