Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov dan DPRD Sulbar Teken Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balanipa

Tayang: Kamis, 12 September 2019 11:34 WITA

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas

Pemprov dan DPRD Sulbar Teken Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balanipa

TRIBUN TIMUR/NURHADI

Gubernur dan Ketua DPRD lakukan pendatanganan persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Balanipa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Rabu (11/9/2019) malam.

Baca Selanjutnya:

Unsulbar Gelar Pengabdian Masyarakat, Berdayakan Ibu Rumah Tangga Cegah Stunting di Majene

Pemprov dan DPRD Sulbar Teken Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balanipa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tanda tangani persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Balanipa.

Persetujuan bersama tersebut ditanda tangani langsung Gubernur Ali Baal Masdar (ABM) dan Ketua DPRD Hj Amalia Fitri Aras dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Rabu (11/9/2019) malam.

Rapat paripurna dihadiri Sekertaris Provinsi Muhammad Idris dan puluhan anggota DPRD Sulawesi Barat yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya Periode 2014-2019.

Baca: Sulbar Cerah, Kecepatan Angin 40 Kilometer Per Jam, Cek Suhunya

Baca: Sekprov Sulbar Harap Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik Dapat Optimalkan Serapan Anggaran

Baca: Lantik 15 Pejabat Eselon II, Gubernur Sulbar: Jauhkan Pikiran dari Perbuatan Negatif

"Ini adalah malam yang menggembirakan, karena ada dua keputusan, pertama APBDP 2019 kita sepakati dan persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Balanipa,"kata Ali Baal.

Ali Baal mengatakan, persetujuan bersama tersebut dalam rangka pembaharuan pengusulan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang pembentukan Kabupaten Balanipa.

Gubernur dan Ketua DPRD lakukan pendatanganan persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Balanipa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Rabu (11/9/2019) malam. (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

"Sekaligus kita masukan dalam rencana pembiayaan untuk masa persiapan kurang lebih Rp 30 miliar,"jelas mantan Bupati Polman itu.

Dikatakan, setelah terbentuk atau moratorium dicabut pemerintah pusat, pembiayaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Tahap pertama setelah terbentuk, kita berikan Rp 10 miliar, tahap kedua 5 miliar, ketiga Rp 5 miliar, tahap empat Rp 5 miliar dan tahan kelima Rp 5 miliar lagi,"paparnya.

"Pokoknya begitu terbentuk dan diresmikan, uang sudah ada,"sambungnya.

ABM mengatakan, lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Balanipa juga sudah tersedia.

"Pusatnya di daerah Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, tepat di Palippis,"tuturnya.

Desakan Pemekaran Kabupaten Balanipa Akan Disuarakan di Istana Negara

Perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa yang akan dimekarkan dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menyeruak.

Seluruh unsur masyarakat di kecamatan sasaran calon DOB Kabupaten Balanipa kembali menggodok wacana tersebut melalui forum silaturahim di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Sabtu (9/3/2019).

Tokoh adat, masyarakat, pemerintah desa, kelurahan hingga pemerintah kecamatan berkumpul di Tinambung membincang wacana tersebut.

Baca: TRIBUNWIKI: Muhammad Hudzaifah Hamzah, Wakil Wajo di Pemimpin Muda Nusantara Strategic Forum 2019

Baca: Dandim 1402 Polmas Tinjau Lokasi Banjir di Batanguru Mamasa

Baca: KPU Gowa Imbau Pemilih Rampungkan Perekaman e-KTP

Rapat itu juga menghadirkan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar. Ia didampingi beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.

DOB Kabupaten Balanipa ini rencananya menghimpun tujuh kecamatan di Polman. Diantaranya, Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Luyo, Tubbi Taramanu dan Campalagian.

Ketua Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin menyampaikan, konsolidasi ini akan terus dilakukan. Tujuannya untuk terus mendesak Presiden RI, mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Serta mendesak presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) menyangkut pemekaran DOB.

Rencananya, perwakilan masyarakat di tujuh kecamatan itu akan bergabung dalam forum nasional di Istana Negara, 21 Maret nanti. Forum itu menghimpun seluruh calon DOB untuk mendesak Presiden menandatangani PP Desertada dan Petada.

"Kita akan ada rapat nasional, forum seluruh Indonesia sampai ke Istana untuk menyuarakan aspirasi secara damai," jelas Mujirin, Sabtu (9/3/2019).

Kata Mujirin, unsur masyarakat yang akan dilibatkan yakni KAPP Kabupaten Balanipa, tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah calon DOB tersebut. Termasuk pemerintah desa, badan permusyawaratan desa hingga pemerintah daerah.

"Seluruh unsur akan berangkat," katanya.

Selain itu, Mujirin juga berharap, Gubernur Sulbar turut memperjuangkan wacana tersebut.

(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

(*)