VIDEO: 2 Terduga Pelaku 'Gangster' Penikam PKL di Bulukumba Dibekuk

Tayang: Rabu, 11 September 2019 16:02 WITA

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Syamsul Bahri

Tengkulak Beli Gabah di Atas HPP, Pengusaha Penggilingan Padi Mengadu ke DPRD Bulukumba

Sebelumnya, Staf DPMPTSP Bulukumba Muh Ihsan, mengakui bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha walet.

"Iya banyak (usaha walet), tapi kita tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha walet," kata mantan Staf di Bagian Hukum Setkab Bulukumba itu.

Salah satu lokasi usaha walet di Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2019). (Bulukumba)

Pada dasarnya, kata dia, perizinan usaha burung walet sama dengan usaha lainnya, misalnya usaha barang campuran.

Karena izin yang banyak diajukan ke DMPTSP adalah pembangunan ruko untuk usaha penjualan.

"Tidak ada izin usaha walet. Rata-rata usaha walet ini, dia sebutji ruko disitu," jelasnya.

Namun, lanjut dia, ada pajak yang dikenakan kepada usaha burung walet yang terlanjur telah terbangun, yakni pajak 10 persen dari penghasilan.

Meski pada dasarnya, pengusaha yang menggeluti bisnis ini jarang terbuka dan menyampaikan secara transparan penghasilannya.

"Untuk mengetahui penghasilan para pengusaha walet ini, Bapenda bisa melakukan uji lapangan. Walaupun banyak tertutup, tidak transparan," pungkasnya.

Sorotan anggota DPRD Bulukumba ini bukan hanya kali ini saja dilakukan. Tetapi aksi ini sudah dilakukan sejak lima tahun yang lalu. Namun hingga saat ini belum diseriusi Pemkab Bulukumba.

Tahun 2014 lalu para anggota DPRD Bulukumba ramai-ramai memerotes bangunan itu. Belakangan kritik terhadap usaha walet itu kian redup dan baru kali ini muncul lagi. (TribunBulukumba.com)

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: