Hanura Pastikan Copot 10 Ketua DPC di Sulsel, Siapa Saja ?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan (Sulsel), akan melakukan evaluasi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) di Sulsel.

Sekretaris Hanura Sulsel, Affandy Agusman Aris mengatakan, untuk sementara ini, ada 10 ketua DPC Partai Hanura kabupaten dan kota di Sulsel dicopot.

Affandy menambahkan, pencopotan ketua-ketua DPC Hanura tersebut murni berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai Hanura.

Bupati Adnan Nakhodai Kwartir Gerakan Pramuka Gowa

Besok, DPD Oraski Sulsel Dilantik di Hotel Demelia

Lima Tempat Makan Populer di Jl Datu Museng Kota Makassar, dari Ikan Bakar Sampai Sop Ubi

"Indikator untuk melakukan evaluasi sesuai AD dan ART partai. 10 ketua itu kita ganti," kata Affandy kepada Tribun, Minggu (8/9/2019).

Dalam AD/ART partai, apabila DPD mengadakan rapat, baik itu rapat pimpinan daerah (Rapimda), maupun rapat koordinasi daerah (Rakorda) di tingkat provinsi, maka DPC Hanura harus menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pimpinan cabang atau Rapimcab dan rapat koordinasi cabang atau Rakercab.

"Jadi setelah DPC menghadiri rapat pimpinan atau rapat koordinasi di provinsi, pulang dari situ, DPC harus melaksanakan kegiatan dan mengundang PAC di tingkat kecamatan," jelasnya.

"DPC dalam melaksanakan kegiatan harus mengundang DPD. Nah, ini tidak dilakukan oleh 10 DPC Hanura di daerah. Artinya memang mereka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan partai sebagaimana intruksi DPD," kata Affandy menambahkan.

Sehingga, tidak mungkinlah DPC menghadirkan DPD untuk konsolidasi secara menyeluruh.

Akibatnya, kursi Hanura pada Pileg 2019 turun.

Bahkan ada kabupaten/kota sudah tidak mendapatkan kursi di DPRD.

Hari Kesepuluh Operasi Patuh di Wajo, Pelanggaran Ini Terbanyak Ditindak

Bersihkan Sampah di Sungai Mata Allo, Kadis Lingkungan Hidup Sesalkan Kurangnya Kesadaran Warga

Affandy juga menyoroti kegiatan Bappilu DPC Hanura yang tidak pernah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang DPD.

"Jadi semua ini menjadi indikator mengapa harus ada evaluasi pengurus. Intinya rata rata tidak melaksanakan perintah partai. Hasilnya seperti ini yang terjadi. Kita turun 12 kursi secara umum di Sulsel," jelasnya.

"Kerja-kerja organisasi ditingkat kabupaten/kota itu tidak berjalan secara maksimal. DPD kalau ada rapimnas, pasti kita cepat tindaklanjuti dengan melakukan rakoda setelah rapimnas, harusnya DPC adakan rakorcab setelah rakorda ini tidak ada mereka lakukan, apa kau kerja semua," kesal Affandy.

Affandy kemudian membeberkan, beberapa DPC yang tidak menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akibatnya, perolehan kursi Hanura turun.

Seperti Parepare, dari dua kursi menjadi satu, Pinrang dari tiga jadi satu, Sidrap dari dua menjadi nol, Barru dari satu menjadi nol, Bantaeng dari tiga turun jadi satu, dan Jeneponto dari tiga turun jadi dua.