Jelaskan Soal PLT Kades, Sekda Temui Warga Talawe

Hadir dalam pertemuan itu, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf JP Situmorang, Wakapolres Sidrap, Kompol H Baso, Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Soma dan Ka

Jelaskan Soal PLT Kades, Sekda Temui Warga Talawe
Humas Pemkab sidrap
Pertemuan Pemkab Sidrap, dengan masyarakat Desa Persiapan Talawe, Jumat (6/9/2019) 

TRIBUN-SIDRAP.COM, SIDRAP - Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap, Sudirman Bungi melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Persiapan Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulsel, Jumat (6/9/2019) siang.

Hadir dalam pertemuan itu, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf JP Situmorang, Wakapolres Sidrap, Kompol H Baso, Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Soma dan Kapolsek Maritenggae, Iptu Abd Samad.

PLTB Tolo I Jeneponto Layak Diresmikan Presiden RI, Ini Alasan Dirjen Rida Mulyana

Tim BPBD Salurkan Bantuan Atap ke Korban Puting Beliung di Tanete Rilau Barru

Peringati Tahun Baru Islam, Thorig Husler Bagi-bagi Kambing di Manurung Malili

Chord (Kunci Gitar) dan Lirik Lagu Kartonyono Medot Janji - Denny Caknan: Unduh MP3/MP4 di Sini!

Sebelum Ditetapkan, Kopel Minta DPRD Bulukumba Sampaikan Tatib ke Publik

Dari unsur pemerintahan juga hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PDP2A) Sidrap Patahangi Nurdin, Kasatpol PP dan Damkar Sidrap, Hidayat, dan Plt Camat Wattang Sidenreng, Arman Tasir.

Pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan ratusan warga setempat mendapat pengamanan ketat dari petugas TNI, Polri, dan Satpol PP.

Pemkab Sidrap turun ke masyarakat, untuk menyelesaikan beda pendapat soal pejabat pelaksana tugas Kepala Desa Persiapan Talawe.

"Kedatangan Kami ke sini untuk menjelaskan masalah pejabat kepala desa Talawe, agar masyarakat bisa memahami dan tidak terbawa konflik yang lebih tajam," kata Sudirman Bungi.

Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, bahwa seorang pejabat Kepala desa persiapan itu, harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian diperkuat Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

"Di salah satu pasal itu disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang pejabat desa persiapan oleh bupati, itu harus berasal dari ASN," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Darullah
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved